Lewat Panggung Demokrasi, AJI Ternate Suarakan Hak Buruh dan Kebebasan Pers

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Ternate, Maluku Utara akan menggelar panggung demokrasi.

Sesuai informasi, helaran ini akan berlangsung di Landmark Kota Ternate pada Sabtu (3/5/2025), dan terbuka untuk umum.

Giat ini dilakukan untuk memperingati hari buruh internasional yang jatuh pada 1 Mei, dan hari kebebasan pers sedunia atau World Press Freedom Day yang jatuh pada pada 3 Mei

Demikian disampaikan Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar dalam rilis yang diterima redaksi Tribunternate.com, Kamis (1/5/2025).

Baca juga: 11 Tuntutan Geburma di Hari Mey Day 2025 di Maluku Utara  

"Giat bertujuan untuk menyuarakan hak-hak buruh termasuk jurnalis sebagai bagian dari pekerja media, "katanya.

Ia menekankan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas.

"Jurnalis juga adalah buruh yang membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan."

"Isu ini akan terus kami suarakan, dengan harapan perusahaan media di Maluku Utara lebih memperhatikan kesejahteraan para jurnalisnya."

"Hal ini penting untuk mendukung keberlangsungan jurnalisme yang profesional dan independen, "pintanya.

AJI Ternate berkomitmen mengampanyekan kebebasan pers dan menolak segala bentuk intimidasi serta kekerasan terhadap jurnalis.

"Di momentum hari kebebasan pers dunia ini, kami berharap negara hadir dalam menjamin dan melindungi jurnalis dari berbagai ancaman, "katanya

Olehnya itu, kepada semua pihak untuk menghormati kebebasan pers dan tidak melakukan intimidasi maupun kekerasan terhadap jurnalis.

"Terlebih AJI Ternate menilai bahwa situasi kebebasan pers di daerah masih menghadapi berbagai tantangan."

Baca juga: Polisi Dalami Kasus Penyalahgunaan Minyak Tanah di Ternate

"Mulai dari upah yang tidak layak, kontrak kerja yang tidak jelas, hingga ancaman fisik dan digital saat meliput."

"makanya panggung demokrasi ini diharapkan menjadi ruang edukasi dan solidaritas lintas profesi dalam memperjuangkan hak-hak dasar pekerja."

"Termasuk kebebasan berekspresi dan hak atas informasi yang berkualitas, "tambahnya menutup. (*)