Pemprov Maluku Utara Siapkan Tunjangan Kinerja untuk Guru Non-sertifikasi

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Momen peluncuran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Maluku Utara menjadi panggung penting bagi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abubakar Abdullah untuk menyuarakan aspirasi para pendidik, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan guru.

Rilis

Dalam sambutannya, Abubakar menegaskan bahwa di tengah gebrakan pendidikan gratis yang diluncurkan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, aspek kesejahteraan guru harus menjadi perhatian serius agar transformasi pendidikan berjalan utuh.

"Pendidikan gratis sudah dimulai, sarana prasarana sedang dibenahi, dan transformasi digital mulai dilaksanakan."

"Namun, semua itu akan timpang jika kita tidak menyentuh hak dan kesejahteraan para guru, "tegas Abubakar Abdullah.

Baca juga: Pendapatan Guru dan Nakes di Daratan Oba Tidore Bakal di Tingkatkan

Ia memaparkan bahwa dari total 5.929 guru jenjang SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara, baru 2.057 guru yang telah tersertifikasi dan menerima tunjangan nasional.

Artinya, sebanyak 3.872 guru lainnya belum mendapatkan tunjangan setara, meskipun mereka berada di garda terdepan pendidikan.

Dalam forum tersebut, ia menyerukan pentingnya pengalokasian Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi para guru non-sertifikasi, sebagaimana diterima ASN lainnya lingkup Pemprov Maluku Utara.

Suara ini tak jatuh dalam kehampaan. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam sambutannya menyampaikan komitmen tegas.

Di mana Pemprov Maluku Utara akan mengalokasikan Tukin bagi para guru mulai tahun anggaran 2026.

"Tahun depan kita mulai menyusun skemanya. Ini bukan janji politik, tapi bagian dari keadilan bagi tenaga pendidik yang telah lama menunggu, "ucapnya disambut antusias oleh para guru yang hadir.

Dukungan juga datang dari legislatif. Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailussy menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal penuh kebijakan ini di meja anggaran.

Baca juga: Pendapatan Guru dan Nakes di Daratan Oba Tidore Bakal di Tingkatkan

"Kami di DPRD sepenuhnya mendukung pemberian Tukin bagi guru non-sertifikasi. Ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka yang luar biasa, "ujar Muhajirin.

Langkah ini menandai babak baru dalam penguatan ekosistem pendidikan di Maluku Utara.

Tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga menghormati mereka yang menghidupkan ruang-ruang belajar dengan pengabdian. (*)