Pemprov Maluku Utara Salurkan Rp 1,7 Miliar untuk Bayar Gaji Guru Honorer

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maluku Utara resmi mencairkan anggaran pembayaran jasa bagi guru honorer daerah (Honda), dan tenaga kependidikan untuk Mei 2025. Total anggaran yang disalurkan mencapai Rp 1,7 miliar.

Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya menyampaikan bahwa pencairan ini dilakukan setelah pengajuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dinyatakan lengkap secara administrasi dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Begitu pengajuan dari OPD teknis, dalam hal ini Dikbud, masuk dan dokumen dinyatakan lengkap, kami langsung proses."

"Alhamdulillah, untuk gaji guru honorer daerah bulan Mei sudah tersalurkan, "ujar Purbaya, Kamis (5/6/2025).

Baca juga: Jalan TPA Marabose di Halmahera Selatan Belum Pasti Dibangun Tahun Ini

Purbaya menegaskan bahwa pencairan hak pegawai, terutama guru honorer, menjadi atensi utama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.

Ia menambahkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah tetap dipegang teguh, namun tidak menghambat proses pencairan jika semua prosedur telah dipenuhi.

"Atas arahan Ibu Gubernur, BPKAD menjalankan prinsip kehati-hatian, khususnya terkait hak pegawai seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun jasa guru honorer. Jika dokumen lengkap dan valid, kami pastikan proses pencairan tidak tertunda, "jelasnya.

Baca juga: Rp 2 Juta untuk Janda dan Lansia di Morotai Segera Launching

Selain itu, Purbaya juga mendorong sinergi yang lebih erat antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses administrasi yang berdampak pada pencairan hak pegawai.

Ia berharap para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Maluku Utara terus menunjukkan kinerja dan dedikasi terbaik, khususnya dalam mendukung program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan sektor pendidikan.

"Dukungan ASN sangat penting dalam memastikan setiap program berjalan optimal. Kesejahteraan pegawai juga akan sejalan dengan pelayanan publik yang berkualitas, "tutupnya. (*)