3 Masalah Ini Jadi Temuan Terbanyak Reses Anggota DPRD Halmahera Selatan

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menemukan berbagai masalah yang dalam pelaksanaan Reses ke II tahun 2025.

Masalah-masalah tersebut, menyangkut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan desa.

Adapun hasil reses ini telah disampaikan ke pemerintah daerah melalui rapat paripurna pada Rabu (18/6/2025).

Baca juga: Sering Dihujat, Fans Chelsea Langsung Setuju Noni Madueke Dijual: Saya Capek Lihat Dia

Juru bicara Reses ke II DPRD Halmahera Selatan, Tamrin Hi. Hasim, dalam pidato penyampaian hasil Reses, mengungkapkan masalah-masalah yang ditemukan di lima daerah pemilihan (Dapil).

Dia mengatakan, permasalahan yang ditemukan di setiap Dapil, memiliki kesamaan. Namun yang paling menonjol adalah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastrukrur.

Dapil I

Tamrin mengatakan, arah kebijakan pemerintah daerah pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan, dan infrastruktur masih minim.

Begitu pula penyelenggaraan pemerintah desa, perlu dilakukan peningkatan pengawasan karena terdapat banyak kepala desa mengabaikan tugas sehingga perlu penerapan sanksi tegas.

"Program bidang pendidikan,kesehatan, dan infrastruktur masih perlu ditingkatkan. Kemudian kondisi bencana menjadi faktor penting untuk dijadikan skala prioritas," ujarnya.

Dapil II

Tamrin menyebut, permasalahan di Dapil II sama halnya dengan Dapil I. Di bidang kesehatan, dan pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Paslanya, masih banyak sekolah yang membutuhkan gedung RKB dan mobiler. Begitu juga beberapa pos pelayanan kesehatan, masih kekurangan obat-obatan.

"Kemudian infrastruktur jalan juga perlu mendapat perhatian. Permasalahan pengelolaan pemerintah desa juga perlu untuk dilakukan pengawasan yang lebih intens," imbuh Tamrin.

Dapil III

Tamrin mengungkapkan Dapil III merupakan wilayah yang paling banyak mengalami kekurangan dalam hal pembangunan. 

Di mana, banyak jalan dan jembatan, penerangan, pendidikan kesehatan, sosial, pertanian, pangan, perikanan, serta pemberdayaan yang minim.

"Kemudian bencana banjir di mana-mana, penerangan yang sangat minim, gedung sekolah yang banyak mengalami kerusakan fasilitas, kesehatan yang masih minim."

"Mungkin pemerintah daerah dapat memaksimalkan perencanaan pembangunan dengan skala prioritas atau lebih ke Dapil III," tegasnya.

Dapil IV