DPRD Halmahera Selatan Nilai Ali Dano Tak Inovatif

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Safri Talib, menyoroti kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Ali Dano.

Safri menyebut, Ali merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sama sekali tak punya inovasi mengembangkan parwisata.

Padahal menurut dia, setiap tahun kucuran anggaran ke OPD yang dipimpin Ali Dano, nilainya cukup besar untuk membiayai kegiatan pengembangan pariwisata.

Baca juga: Polisi Sita Ratusan Botol Cap Tikus dari Km Graselia Rute Luwuk-Taliabu

"OPD yang tidak berinovatif ini Kadis Pariwisata (Ali Dano). Bayangkan, untuk kegiatan promosi wisata saja tiap tahun itu ratusan juta. Tapi hasilnya tidak ada," ujar Safri belum lama ini.

"Kalau setiap tahun Rp200 juta sampai Rp300 juta, kan lama-lama capai miliaran itu. Tapi pariwisata kita begitu-begitu saja," sambungnya.

Safri menilai, hal ini adalah dampak dari penempatan posisi pejabat yang tidak sesuai kompetensi ilmu.

Mislanya Ali Dano yang besik ilmunya teknik elektro, dipercayakan mengurus pariwasata dan kebudayaan.

"Kalau pejabat itu posisinya ditempatkan sesuai kompetensinya, saya kira tidak akan jadi begini. Mungkin saat ini pariwisata kita sudah jauh lebih baik," ungkapnya.

Komisi III DPRD Halmahera Selatan yang bermitra dengan Disparbud, lanjut Safri, sudah banyak memberi masukan terkait pengembangan pariwisata. Hanya saja, masukan-masukan itu habis di meja rapat.

Baca juga: Anhar Tufure Klaim Nakes di Morotai Sejahtera Karena Ini

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyatakan bahwa mengelola pariwisata, butuh kreativitas.  Karena banyak atau tidaknya kunjungan wisatawan, tergantung keuninkan dan kenyamanan fasilitas dan cara promosi.

Apalagi, kata Safri, Halmahera Selatan memiliki banyak potensi wisata. Oleh sebab itu, pendapatan daerah di sektor pariwisata harus jauh lebih tinggi.

"Jangan kira beberapa spot wisata seperti Nabuco dan Salo Bay, itu punya pemerintah daerah, bukan. Itu punya swasta. Pemerintah daerah hanya pungut retribusi," tandasnya. (*)