Pemprov Malut
Sudah Komunikasi dengan Wali Kota Tidore, Sherly Laos: DOB Sofifi adalah Keinginan Kita Semua
Sherly Laos menegaskan bahwa DOB Sofifi adalah keinginan bersama, bahkan telah melakukan komunikasi dengan Wali Kota tidore Muhammad Sinen
TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menanggapi soal dukungan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi.
Sherly Laos menegaskan bahwa DOB Sofifi adalah keinginan bersama, bahkan telah melakukan komunikasi dengan Wali Kota tidore Muhammad Sinen.
Selain itu, Sherly Laos juga sebelumnya menyampaikan langsung ke Presiden Prabowo, untuk status Sofifi dijadikan DOB.
Baca juga: Dukung DOB Sofifi, Gubernur Malut Sherly Laos: Saya Sudah Sampaikan Ke Presiden
Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Tatap Muka dengan Siswa Sekolah Rakyat di Ternate
Hal ini dikatakan Sherly Laos saat ditemui di Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (17/7/2025).
“DOB Sofifi adalah keinginan kita semua. Saya secara pribadi sudah menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan DPR RI,” ujarnya.
Telah Komunikasikan dengan Wali Kota Tidore

Kata Sherly Laos, ia telah melakukan komunikasi informal dengan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen untuk membahas rencana ini.
“Saya sudah sampaikan juga secara lisan kepada Pak Wali Kota Tidore, dan katanya akan didiskusikan dengan DPR RI. Mudah-mudahan ada solusinya,” imbuh Sherly.
Sherly Laos juga mendukung penuh percepatan pemekaran Sofifi sebagai kota madya.
"Saya tetap mendukung DOB Sofifi," tegas Sherly Laos.
Respon Positif Sarbin Sehe

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyambut baik aksi dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara damai.
Menurutnya, Pemprov akan terus merespons positif segala bentuk aspirasi demi masa depan Sofifi dan Maluku Utara secara keseluruhan.
“Sofifi adalah masa depan kita bersama. Tentu dalam membangun Sofifi, kita juga perlu mempertimbangkan pertumbuhan ekosistem ekonomi di kabupaten/kota lain seperti Ternate dan Tidore agar tidak terganggu,” tutur Sarbin.
Ia menambahkan bahwa semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk dari Majelis Rakyat Sofifi, akan ditampung dan dikaji secara menyeluruh.
Baca juga: Jafar Sukur, Nelayan Desa Soasangaji Halmahera Timur Dilaporkan Hilang Saat Memancing
“Semua aspirasi masyarakat Maluku Utara kami dengar, kami telaah, dan kami ikuti perkembangannya. Prinsipnya, semua demi kemajuan daerah,” ujar Sarbin.
Seperti diketahui, DPRD Maluku Utara sebelumnya juga telah menyatakan dukungan terhadap pembentukan DOB Sofifi, setelah menggelar pertemuan dengan Majelis Rakyat Sofifi di kantor DPRD.
Dengan dukungan eksekutif dan legislatif daerah, harapan masyarakat terhadap lahirnya Kota Madya Sofifi kini kembali menguat, menanti langkah konkret dari pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan akhir.
Sherly Laos Minta ke Prabowo Status Sofifi jadi DOB

Diberitakan sebelumnya, Sherly Laos sampaikan permintaannya soal status Sofifi, kepada Presiden Prabowo.
Permintaan tersebut disampaikan Sherly Laos di acara peletakan batu pertama pembangunan Ekosistem Industri Baterai Terintegrasi Konsorsium IBC-CBL.
Acara tersebut berlangsung di Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, Minggu (29/6/2025), dihadiri Presiden Prabowo via zoom meeting.
Sherly Laos meminta agar status Sofifi dinaikkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sekaligus Kota Pemerintahan baru di Maluku Utara.
"Tadi ada kesempatan bisa berbicara kepada Presiden langsung, dan saya menyambungkan permintaan dari seluruh Masyarakat Maluku Utara,” katanya, Minggu (29/6/2025).
Meski telah ditetapkan sebagai Ibu Kota provinsi Maluku Utara sejak Perpres 1999, status administratif Sofifi masih sebatas Kelurahan.
Untuk itulah, Sherly Laos meminta agar status Sofifi menjadi DOB serta Kota Pemerintahan Baru Maluku Utara, agar dapat mendorong pembangunan Wilayah.
“Harapannya adalah status administrasi yang saat ini adalah kelurahan, bisa menjadi DOB, dan Kota Pemerintahan Baru sehingga statusnya mungkin lebih jelas," ujar Sherly Laos.
Sherly Laos juga mengatakan bahwa saat ini terdapat moratorium pemekaran daerah, dan berharap agar khusus dibuat untuk Maluku Utara.
"Tapi ada moratorium dibuka, kita berharap mudah-mudahan khusus buat Maluku Utara," harapnya.
Permintaan ini dinilai sangat urgent, lanjut Sherly Laos, mengingat status kelurahan dianggap tidak lagi sesuai dengan fungsi Sofifi sebagai pusat pemerintahan provinsi.
"Jika disetujui untuk kenaikan status ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah tersebut," tandasnya. (*)
Daftar Tiga OPD Pemprov Malut yang Akan Digabung Tahun Ini Guna Perampingan Struktur |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Rampingkan Struktur, Tiga OPD Digabung Tahun Ini |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik |
![]() |
---|
HKN 17 September, ASN Pemprov Maluku Utara Diminta Junjung Integritas dan Nasionalisme |
![]() |
---|
Harhubnas 2025, Wagub Malut Sarbin Sehe Tekankan Perbaikan Infrastruktur Transportasi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.