Gubernur Malut Sherly Laos Tegaskan Transformasi SDM dan Infrastruktur dalam RPJMD 2025–2029

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memaparkan program prioritas pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) tahun 2025–2029.

Kegiatan di Ballroom Hotel Bela Ternate itu, dihadiri kepala daerah se-Maluku Utara, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sherly Laos menyampaikan bahwa arah pembangunan Provinsi Maluku Utara akan difokuskan pada transformasi sosial, digitalisasi sumber daya manusia, transformasi ekonomi dan pemerintahan, serta pemantapan keamanan dan pengembangan wilayah berbasis kepulauan.

Baca juga: Bappeda Maluku Utara Paparkan Arah Pembangunan Daerah dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029

"Kita dorong program prioritas seperti pembangunan jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Tadi malam kita sudah menandatangani kerja sama dengan Telkomsel, dan sebelumnya juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika," ujar Sherly.

Sherly mengatakan, saat ini dari total 412 titik Pusat Telekomunikasi Seluler (PTS), di Maluku Utara, terdapat 137 titik yang masih tergolong blank spot. 

Sementara 275 titik lainnya sudah memiliki akses PTS, namun hanya dengan kapasitas jaringan 2 Mbps, dan dinilai sangat tidak memadai.

"Saat ini kebutuhan minimal 8 Mbps. Kami sudah memberikan kontrak sejak Januari 2025 untuk peningkatan kapasitas 275 titik yang ada, namun belum berjalan karena menunggu pencairan anggaran dari kementerian."

"Pada 7 Juli lalu, Pemprov telah bersurat secara resmi untuk menginformasikan kebutuhan tersebut," jelasnya.

Menurut informasi terakhir dari Telkomsel, saat ini kementerian telah merespons dan jika tidak ada kendala, pada Agustus 2025 proses pengaktifan kapasitas akan dilakukan. 

Targetnya, kata Sherly Laos, seluruh titik termasuk 275 dan 137 PTS akan terlayani. Jika itu tercapai, maka tidak ada lagi daerah blank spot di Maluku Utara.

Ia juga menegaskan, tanpa jaringan yang stabil dan cepat, transformasi digital di berbagai sektor tidak akan maksimal.

Sherly Laos mengatakan, Pemprov Maluku Utara juga menargetkan digitalisasi pendidikan. 

Dari sekitar 400 SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara, sekitar 200 sekolah telah menjadi prioritas program.

"Kami bekerja sama dengan Telkom untuk memasang jaringan internet yang stabil. Uji coba sudah dilakukan di beberapa titik, termasuk di Batang Dua, Sula, dan Taliabu, dengan hasil sinyal stabil dalam dua bulan terakhir," jelas Sherly Laos.

Targetnya, kata dia, akhir tahun 2025 sebanyak 200 sekolah akan terpasang jaringan internet yang memadai. 

Dengan demikian, para guru tidak perlu keluar daerah hanya untuk mengunggah data yang diminta Dapodik.

Untuk mendukung program ASES dari Presiden, Sherly Laos menjelaksan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil, agar bisa mengakses pelajaran penting seperti Bahasa Inggris dan Matematika.

"Misalnya satu guru dari provinsi bisa mengajar beberapa sekolah lewat jaringan internet,” ujarnya lagi.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang RPJMD menjadi forum penting untuk menyelaraskan dan menyepakati arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan.

“Visi Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dituangkan dalam visi RPJMD, yakni Maluku Utara Bangkit 2025–2029, menjaga peradaban, pembangunan maju, sejahtera, dijadikan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk mendukung visi tersebut, dijabarkan enam misi utama yang selaras dengan prioritas nasional, yaitu mewujudkan transformasi sosial dan sumber daya manusia, mewujudkan transformasi pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar yang berkualitas.

Mewujudkan pembangunan ekonomi dan budaya, mengembangkan wilayah berbasis kepulauan, serta meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

Baca juga: BREAKING NEWS : Kronologi Pemilik Toko Alnizam Ternate Jadi Korban Pencurian dan Penikaman

Misi pertama didukung oleh program pengembangan pendidikan, termasuk pembangunan 3 rumah sakit di daerah. Misi kedua melibatkan 44 program dari berbagai perangkat daerah. Misi ketiga 27 perangkat daerah dari 11 Unit Pelaksana Daerah (UPD). 

Misi keempat melibatkan 7 perangkat daerah dari 4 UPD. Misi kelima mencakup 29 program yang dilaksanakan oleh 28 UPD. Dan misi keenam didukung oleh 30 program dari 8 UPD.

"Kebijakan ini akan menjadi acuan dalam perencanaan program kerja seluruh perangkat daerah. Hal ini juga mendukung program prioritas Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam masa kepemimpinan 2025–2029," tandas Sarmin. (*)