Revitalisasi 41 Pabrik Es dan Cold Storage Jadi PR Pemprov Maluku Utara Tahun Ini

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - 178 unit alat tangkap yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara telah akan dibagikan ke nelayan.

Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Sherly Laos juga menyampaikan sejumlah program strategis di sektor perikanan.

Baca juga: Perkuat Sektor Pertahanan, PLN UP3 Tobelo Sambung Listrik 113.200 VA ke Markas Yonif 822

“Kenapa kita bagikan ke beberapa wilayah saja? Karena saya secara pribadi, merasa lebih baik kita fokus pada beberapa sentra perikanan, daripada membagi merata, tapi jumlahnya sedikit-sedikit,” ujar Sherly.

Ia juga menyebut, pihaknya telah melakukan kunjungan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hasilnya, Provinsi Maluku Utara mendapatkan alokasi pembangunan 6 desa nelayan, dari 100 titik yang disediakan secara nasional

“Beberapa hari lalu kami juga sudah berkunjung langsung ke Desa Leleo, Halmahera Tengah, untuk melihat lokasi pembangunan desa nelayan tersebut,” tambahnya.

Ia menjelaskan, pembangunan desa nelayan akan menggunakan anggaran APBN Kementerian Perikanan, melalui program Desa Nelayan Merah Putih. 

Program ini mencakup pembangunan cold storage, pabrik es, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN).

Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, juga akan menyalurkan bantuan alat tangkap lengkap di desa nelayan tersebut. 

Selain itu, tiga titik sentra perikanan juga akan didukung melalui alokasi anggaran dari APBD Provinsi.

“Di sisi lain, saat ini kita memiliki kurang lebih 41 sarana dan prasarana seperti pabrik es dan cold storage yang tidak aktif."

"Ini menjadi pekerjaan rumah (PR,red). Kita tahun ini untuk direnovasi dan diaktifkan kembali,” jelas Sherly.

Baca juga: Guncang Pulau Doi Maluku Utara, Gempa Magnitudo 6.0 Tidak Berpotensi Tsunami

Ia menambahkan, sarana yang akan direvitalisasi tersebut telah masuk dalam sistem e-planning dan telah dianggarkan. 

Kedepan, lanjut Sherly Laos, fasilitas ini akan ditenderkan kepada pihak swasta yang dinilai mampu mengelolanya, dengan penawaran terbaik serta tetap memberikan porsi keuntungan bagi daerah.

“Intinya, sektor perikanan dan pertanian, harus memberikan kontribusi nyata, bagi daerah. Kita tidak bisa terus-menerus, memberikan bantuan setiap tahun, tanpa ada hasil yang jelas,” tegas Sherly mengakhiri. (*)