Profil Advokat Malut Hendra Kasim, Pernah DO Kuliah Kini Pendidikan Doktor di Yogyakarta

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Nama Hendra Kasim, SH., MH., bukanlah sosok asing di dunia hukum dan kepemiluan di Provinsi Maluku Utara.

Pria kelahiran Jayapura, 21 Februari 1989 ini, telah menorehkan jejak yang konsisten dalam mendampingi proses demokrasi, baik sebagai advokat maupun pemikir hukum yang produktif menulis.

Dalam wawancara bersama Tribunternate.com, Sabtu (2/8/2025) di Ternate, Hendra membagikan kisah hidup dan perjalanan kariernya.

Baca juga: Alumni Fakultas Kedokteran UI Ikut Dorong Fasilitas Kesehatan di Maluku Utara

"Saya resmi dilantik sebagai advokat pada tahun 2017. Sejak saat itu, saya aktif menangani berbagai perkara, terutama yang berkaitan dengan pemilu," ujarnya.

Tiga tahun berpraktik sebagai advokat, Hendra kemudian mendirikan Kantor Hukum Hendra Kasim & Partner (HK&P) pada 30 Desember 2020. Kantor ini masih aktif hingga sekarang dan telah banyak menangani perkara publik di Maluku Utara.

Hendra mengenyam pendidikan dasar hingga menengah di Kota Masohi, SD Negeri 3 Masohi lulus 2000), SMP Negeri 2 Masohi lulus 2003, dan SMA Negeri 2 Masohi lulus 2006. Perjalanannya menuju sarjana sempat tak mulus.

"Saya sempat kuliah di Universitas Darussalam Ambon, tapi terpaksa harus keluar (drop out, red) pada 2009," tuturnya.

Tak putus semangat, Hendra memulai kembali dari awal di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara dan lulus tahun 2013.

Pendidikan pascasarjana ia lanjutkan di Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

 Ia berhasil menyelesaikan program tersebut hanya dalam waktu 12 bulan, dari 2013 hingga 2014. Saat ini, Hendra sedang menempuh studi doktoralnya di kampus yang sama.

Rekam jejak Hendra dalam dunia hukum, khususnya pemilu, cukup panjang. Sejak 2018, ia telah mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara dalam berbagai proses penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa pemilihan.

Ia dipercaya menjadi kuasa hukum KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota di berbagai forum, mulai dari Bawaslu, PTUN, hingga Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil pemilihan (PHPKada) tahun 2020 dan 2024.

Tak hanya di ruang sidang, Hendra juga aktif berkontribusi dalam literasi hukum. Ia rutin menulis artikel ilmiah, esai, dan opini di berbagai media. Hingga kini, tujuh buku telah diterbitkannya, yakni Amandemen UUD 1945: Kelebihan dan Kekurangan (2015).

Baca juga: Alumni Fakultas Kedokteran UI Ikut Dorong Fasilitas Kesehatan di Maluku Utara

Otonomi Khusus Maluku–Maluku Utara: Proyek Kawasan Khusus Kelautan (2015), Impeachment Presiden (2015), Demos Cratos: Catatan tentang Demokrasi (2020), Hukum Acara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (2020), Hukum Acara Sengketa Proses di Bawaslu (2020), dan Hukum Acara Sengketa Etik Penyelenggara Pemilu di DKPP (2020).

Sebagai anak sulung dari tiga bersaudara, Hendra kini telah berkeluarga dan dikaruniai satu orang anak.

Di tengah kesibukannya sebagai advokat, penulis, dan mahasiswa doktoral, ia tetap menjaga semangat untuk terus belajar dan berkontribusi bagi penegakan hukum dan demokrasi di tanah kelahirannya, Maluku Utara. (*)