Pemprov Maluku Utara Usulkan Rp 8 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur 5 Tahun ke Depan

Namun ia belum bisa pastikan nilai kontrak hasil penawaran karena masih menunggu proses dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Selain itu, ruas jalan Kedi juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 17 miliar. 

Sementara untuk ruas Kedi-Galela, progresnya masih belum berjalan karena masuk dalam pergeseran anggaran kelima, dengan total anggaran sekitar Rp 30 miliar lebih.

"Penanganan dari Ibu ke Kedi, kemudian Kedi ke Galela itu, harus disambung. Kalau tidak, tidak akan tersambung secara fungsional,"kata Rizal.

Sementara itu, untuk ruas Galela-Loloda, Rizal menyebutkan, sebagian besar ruas tersebut bukan merupakan kewenangan provinsi. 

Namun, ada beberapa ruas di dalamnya yang tetap menjadi bagian dari program pemprov, yakni ruas Ngidiho-Lapi dan Lapi-Darume, yang melewati wilayah Loloda Utara.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan jalan yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi. 

Di beberapa wilayah tersebut, kata Rizal, terdapat potensi pertambangan dan perkebunan yang memerlukan aksesibilitas infrastruktur jalan.

"Simpul-simpul ini penting, karena terkoneksi semua. Di situ ada tambang pasir besi, kalau tidak salah, dan wilayah perkebunan juga."

Baca juga: Kunci Jawaban Cerita Reflektif Modul 3 FPPN Topik 1 PPG 2025: Koneksikan Permasalahan Ali

"Jadi memang jalan yang kami bangun ini menghubungkan simpul-simpul ekonomi itu,"terangnya.

Rizal menegaskan bahwa Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara akan tetap menjadi prioritas dalam alokasi pembangunan infrastruktur setiap tahun.

"Kota Sofifi itu wajib setiap tahun ada alokasi pembangunan jalan. Karena statusnya sebagai ibu kota provinsi, maka memang diharuskan, "tutup Rizal.(*)