Ranperda APBD Perubahan Ternate 2025 Belum Dibahas, Ini Penyebabnya

"Karena Ternate tuan rumah maka butuh ada tambahan alokasi anggaran untuk hajat tersebut yang untuk nilainya nanti akan disampaikan dan dibahas di komisi,” ucap Rizal.

Beberapa penyesuaian yang akan dilakukan, kata dia, termasuk gaji maupun TTP yang secara normatif memang harus menyesuaikan.

Untuk efisiensi anggaran sebagaimana instruksi presiden, lanjut Rizal, memang rata-rata di daerah belum melakukan penyesuaian. 

Meski begitu, dia memastikan Pemkot Ternate tidak terlambat melakukan efisiensi.

“Sebagaimana aturan itu kan masih, karena di minggu kedua bulan Agustus, artinya pemerintah kota masih dalam batasan waktu yang ditetapkan sesuai regulasi belum terlambat dan itu tadi disepakati secara bersama-sama,” kata Rizal.

Pada APBD-P 2025, Rizal menyebutkan akan ada kegiatan untuk pembangunan IPAL di Pasar Higienis Gamalama demi menunjang kota sehat. Kemudian ada juga penyesuaian anggaran untuk pembayaran utang dari Universal Health Coverage (UHC).

Utang jaminan kesehatan ini, pada APBD-P 2025 bakal dialokasikan sebesar Rp 6 miliar dari total utang kurang lebih Rp 15 miliar.

Baca juga: Penasehat Hukum 11 Warga Desa Maba Sangaji Halmahera Timur Keberatan Sidang Dilakukan Virtual

"Jadi kalau sudah Rp 6 miliar di perubahan artinya sudah berkurang, tinggal berapa lagi yang harus diselesaikan di induk 2026,” ujarnya.

Mengenai utang jaminan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggungan pemerintah kota sementara dikroscek data penerima oleh Inspektorat Kota Ternate.

“Review yang dilakukan Inspektorat itu penting, makanya tadi pak wali sampaikan demikian, jadi yang pak wali maksudkan itu menunggu review Inspektorat,” timpalnya. (*)