Zulkifli Bian: Pegawai Samsat Maluku Utara Harus Jadi Contoh Taat Bayar Pajak

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara menegaskan kembali bahwa pegawai (ASN) khususnya yang bertugas di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), wajib menjadi teladan dalam membayar pajak.

Penegasan itu disampaikan saat inspeksi mendadak (sidak) yang dipimpin langsung Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sri Haryati Hatari bersama Plt Kepala BKD Maluku Utara Zulkifli Bian, Kamis (14/8/2025).

Sidak dimulai dari Kantor Samsat Malut. Di hadapan para pegawai, Sri Haryati mengingatkan kewajiban membayar pajak bukan hanya tuntutan bagi masyarakat, tetapi juga harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pegawai.

Menurutnya, jika petugas pajak daerah sendiri tidak patuh, maka kepercayaan publik akan menurun.

Baca juga: Iqbal Ruray: Proyek Swakelola Renovasi Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara Harus Jadi Pelajaran

"Kesadaran pajak harus dimulai dari pegawai, apalagi mereka yang bekerja di lingkungan Samsat."

"Jangan sampai kita menagih ke masyarakat, tetapi pegawai sendiri belum melunasi pajaknya, "tegas Sri Haryati.

Dikatakan, kewajiban tersebut telah diatur jelas dalam edaran Gubernur Maluku Utara yang menyatakan, penerima tambahan tunjangan penghasilan (TTP) wajib melampirkan bukti lunas pajak. 

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menambah pendapatan daerah, tetapi juga membentuk budaya disiplin dan integritas di kalangan pegawai.

Selain persoalan pajak, sidak di Samsat juga dimanfaatkan untuk mengecek kedisiplinan jam kerja dan kebersihan lingkungan kantor, terutama menjelang peringatan HUT ke 80 RI.

Sri Haryati meminta seluruh pegawai menjaga profesionalisme dan citra positif pelayanan publik.

Setelah meninjau Samsat, rombongan melanjutkan sidak ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara.

Di lokasi kedua ini, fokus sidak lebih pada absensi kehadiran pegawai dan kerapian ruang kerja.

Sri kembali mengingatkan bahwa ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam hal kedisiplinan dan tanggung jawab.

Masih pada kesempatan yang sama, Zulkifli Bian mengaku pihaknya masih menemukan pegawai yang belum patuh membayar pajak. 

Ia menegaskan, pemerintah provinsi tidak akan segan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Pajak wajib dilakukan pegawai terlebih dahulu. Jangan sampai kita menuntut masyarakat, tapi kita (ASN) tidak taat."

"Kalau ada yang bandel, tentu ada langkah pembinaan dan penegakan aturan, "ujar Zulkifli.

Baca juga: Iqbal Ruray: Proyek Swakelola Renovasi Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara Harus Jadi Pelajaran

Sidak yang dilakukan di dua lokasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin Pemprov Malut terhadap kinerja aparatur. 

Temuan di lapangan akan menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan disiplin, pelayanan publik serta kepatuhan pegawai terhadap aturan yang berlaku.

"Saya (pemerintah provinsi) berharap dengan dimulai dari keteladanan pegawai terutama di sektor yang bersentuhan langsung dengan pajak kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya juga akan meningkat, "tandasnya. (*)