Gandeng Pusdatin dan Bank Maluku-Malut, Pemprov Launching SP2D Online SIPD

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI).

Sistem ini hadir berkat kerja sama Pemprov Malut dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku-Malut, serta mendapat dukungan penuh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Launching berlangsung di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Rabu (17/9/2025).

Baca juga: Keterbatasan SDM Jadi Kendala Utama Program Profil Desa di Maluku Utara

Hadir dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Malut, Samsuddin A Kadir mewakili Gubernur Sherly Laos, Direktur Utama Bank Maluku-Malut Syahrisal Imbar, perwakilan Pusdatin Kemendagri, Yanuar, Sekretaris BPKAD Malut Suriani Antarani, serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut.

Dalam sambutan Sherly Laos yang diwakili Samsuddin menegaskan, penerapan SP2D Online merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 31, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan informasi daerah dalam satu sistem informasi terpadu.

Menurutnya, kehadiran SP2D Online terintegrasi dengan SIPD RI merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi digital di bidang pengelolaan keuangan daerah.

"SP2D Online ini bukan hanya pembaruan teknologi, tetapi juga wujud komitmen Pemprov Malut dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang lebih modern, bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Samsuddin.

Ia menambahkan, sistem baru ini memberikan tiga manfaat besar bagi pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

1. Cepat, Proses pencairan dana lebih singkat karena sistem sudah berbasis online dan terintegrasi.

2. Transparan, Setiap transaksi terekam dan bisa dipantau secara real-time untuk mencegah penyalahgunaan.

3. Efisien, Mengurangi birokrasi manual, memperkecil risiko keterlambatan, dan mendukung efisiensi administrasi.

"Dengan adanya SP2D Online ini, saya berharap seluruh OPD dapat memanfaatkannya secara maksimal. Mari kita jadikan momentum ini sebagai awal menuju tata kelola keuangan daerah yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya Maluku Utara yang lebih maju," tegas Samsuddin.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Syahrisal Imbar, menilai Maluku Utara bisa menjadi pionir penerapan SP2D Online di kawasan Timur Indonesia.

Ia menuturkan, dengan sistem ini, proses pencairan dana menjadi lebih praktis karena tidak lagi membutuhkan dokumen fisik.

"Kalau Bapak-Ibu bikin SPP, SPF, SP2D, nanti tidak perlu lagi membawa berkas ke kantor. Semuanya langsung ditransfer secara elektronik melalui akun masing-masing. Transparansi pun lebih terbuka, dan proses bisa lebih cepat," jelas Syahrisal.

Syahrisal menyebutkan, selain efisiensi, digitalisasi SP2D juga mendukung program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

"Dengan penerapan SP2D Online, kita akan mendorong elektronifikasi transaksi, efisiensi anggaran, serta peningkatan transparansi keuangan daerah. Provinsi Maluku Utara bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Maluku maupun Papua Barat Daya," terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan dalam penerapan sistem ini. Menurutnya, operator resmi yang memegang akun SP2D menjadi kunci transparansi dan akuntabilitas.

"Selama ini SP2D harus melewati meja kompetensi manual. Sekarang akunnya dipegang langsung oleh operator resmi. Ini lebih aman, praktis, dan jelas pertanggungjawabannya," pungkas Syahrisal.

Peluncuran SP2D Online di Maluku Utara menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: Realisasi PBBP2 Halmahera Timur Capai 50 Persen Hingga Agustus 2025

Dengan sistem ini, Pemprov Malut berharap dapat mempercepat penyaluran dana pembangunan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keuangan.

Untuk diketahui, launching SP2D Online ini merupakan yang pertama kali digelar di wilayah Indonesia Timur.

Sementara secara nasional, Provinsi Maluku Utara tercatat sebagai daerah ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia yang telah menerapkan sistem ini. (*)