DPMD Maluku Utara Dorong Desa Lebih Mandiri Lewat Penguatan BUMDes dan Kolaborasi Program

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Maluku Utara M Miftah Baay, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong intervensi program pembangunan desa di seluruh kabupaten/kota.

Menurutnya, dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat sudah diatur secara teknis, termasuk besaran persentase dan penggunaannya.

Dana tersebut kemudian masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kalau ada pembangunan jalan, maka penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang diturunkan pusat."

Baca juga: Faskes Dirusak, Dirut RSUD Sanana Kepulauan Sula Buka Raung Mediasi

"Tapi tidak semua diarahkan ke fisik. Ada juga BUMDes, ada program pemberdayaan desa (POPDes), yang harus dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal, "jelas Miftah, Selasa (16/9/2025) di Sofifi.

Ia menilai, penguatan ekonomi desa tidak bisa lepas dari kemampuan daya beli masyarakat.

Sebab usaha sekecil apa pun di desa akan sulit berkembang jika pendapatan masyarakat masih rendah.

"BUMDes di banyak desa masih menghadapi kendala permodalan. Karena itu, pengurus BUMDes dan aparat desa perlu dibekali pengetahuan agar bisa mengelola usaha dengan lebih visioner dan menjalin kemitraan strategis."

"Contohnya, di Pulau Morotai tahun lalu ada BUMDes yang berani menjalin kerja sama di sektor migas dan mampu menghasilkan keuntungan besar, "terangnya.

Miftah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar dana desa benar-benar memberi dampak.

Baca juga: Percepatan Pendirian Pos Bankum di Malut Dioptimalkan

Menurutnya, BUMDes tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan operasional, jaringan pasar dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun swasta.

"Bantuan dari pemerintah itu besar, tapi kalau usaha tidak diawali dengan uji kelayakan yang baik, justru bisa gagal di tengah jalan."

"Ke depan, peningkatan kapasitas SDM desa harus jadi prioritas agar program desa tidak hanya habis di seremonial, tapi benar-benar mendorong kemandirian ekonomi, "tegasnya. (*)