Pemprov Malut Dievaluasi Tim Irjen Kemendagri, Sarbin Sehe Tekankan Akurasi Data OPD

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat koordinasi bersama Tim Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Irjen Kemendagri RI), Selasa (19/5/2026) di Ternate.

Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kediaman Wakil Gubernur di Ternate itu dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Sarbin menjelaskan, kehadiran Tim Irjen Kemendagri RI merupakan bagian dari agenda pengawasan rutin pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Baca juga: Pemprov Maluku Utara Tetapkan 1.200 Penerima RTLH di 2026

Menurutnya, tim pengawasan melakukan evaluasi, pemantauan, serta pendalaman hasil audit terhadap sejumlah aspek penting tata kelola pemerintahan daerah.

“Tim Irjen Kemendagri melakukan evaluasi mendalam terkait tata kelola pemerintahan, tingkat ketaatan terhadap regulasi yang berlaku, serta strategi dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Sarbin.

Dalam rapat tersebut, Sarbin Sehe juga mengingatkan seluruh pimpinan OPD agar bersikap proaktif dan responsif selama proses evaluasi berlangsung.

Ia menekankan pentingnya penyampaian data yang valid dan akurat agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam proses pengawasan maupun pengambilan kebijakan.

“Saya minta seluruh OPD memberikan informasi yang diminta dengan cepat. Perhatikan akurasi data agar tidak multitafsir. Data adalah sumber informasi sekaligus rujukan utama dalam pengambilan kebijakan."

"Karena itu, pastikan data yang disampaikan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sarbin berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Maluku Utara.

Menurutnya, evaluasi dari Kemendagri juga menjadi momentum penting bagi seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah. (*)