Fraksi PDIP Soroti RAPBD Perubahan 2025, Tekankan Kepentingan Rakyat dan Optimalisasi PAD Malut

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku Utara menegaskan, penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2025 harus berpihak pada kepentingan rakyat.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PDIP, Merlisa Marsaoly, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum di Sofifi pada Selasa (2/9/2025).

“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen teknis sekaligus idealisme pembangunan. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Merlisa mewakili fraksi.

Baca juga: Ramalan Shio Besok Kamis 4 September 2025 untuk Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga, Ular

PDI Perjuangan mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang konsisten menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, fraksi mengingatkan agar optimisme tersebut tidak berhenti di atas kertas.

“Kami masih melihat adanya kelemahan dalam pengelolaan PAD, mulai dari kontribusi yang rendah terhadap total anggaran, potensi penerimaan yang belum tergali maksimal, hingga koordinasi pemungutan yang belum efektif,” ujarnya.

Karena itu, fraksi meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menjabarkan secara rinci program unggulan dalam meningkatkan PAD 2025, baik dari objek, sasaran, hingga strategi jangka panjang.

Selain persoalan pendapatan, PDI Perjuangan juga menyoroti belanja daerah yang dinilai masih kurang konsisten. Menurut Merlisa, lemahnya perencanaan membuat sejumlah program tidak selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

“Kami mendesak adanya langkah konkret untuk memperbaiki konsistensi belanja agar setiap rupiah anggaran berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan publik,” tegas Merlisa.

Dalam pandangan umumnya, Merlisa apresiasi program peningkatan mutu pendidikan. Tetapi mereka mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada program besar, melainkan hal-hal mendasar seperti ruang kelas yang layak, sarana sekolah yang memadai, serta distribusi guru yang merata hingga ke daerah terpencil.

Baca juga: Dinas ESDM dan BPBJ Maluku Utara Gelar Rapat Koordinasi Bahas Program Listrik Gratis

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses transportasi juga diminta menjadi prioritas, mengingat hal tersebut merupakan urat nadi pergerakan ekonomi masyarakat.

Menutup pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima RAPBD-P 2025 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

“Pelayanan kesehatan, pendidikan gratis dan berkualitas, hingga pembangunan infrastruktur dasar harus benar-benar dirasakan masyarakat tanpa terkecuali. Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawasi agar kebijakan ini memberi perubahan nyata bagi Maluku Utara,” pungkasnya.(*)