Pemprov Malut Anggarkan Pembangunan 3.000 Rumah ASN dalam APBD Perubahan 2025

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 untuk pembangunan 3.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD terkait pembahasan Ranperda APBD-P 2025, yang digelar di Gedung DPRD Maluku Utara, di Sofifi, Selasa (2/9/2025).

Menurut Sherly, kebijakan anggaran dalam APBD-P tahun 2025 bukan hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan jangka panjang di Maluku Utara.

Baca juga: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub Lepas 16 Anggota Satpol PP dan Damkar Ikut Pelatihan Komcad

"APBD-P 2025 tidak hanya menjawab kebutuhan mendesak, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kualitas SDM, serta mewujudkan pembangunan yang adil," tegas Sherly.

Di bidang pendidikan, kata Sherly Laos, Pemprov Malut menyiapkan langkah strategis dengan merenovasi 61 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di sejumlah kabupaten kota.

Selain renovasi, pemerintah juga mengalokasikan lahan untuk pembangunan fasilitas pendidikan baru, masing-masing 20 hektare untuk Sekolah Garuda, 15 hektare untuk Sekolah Rakyat, dan 15 hektare untuk Sekolah Olahraga.

Sherly menjelaskan, pembangunan fasilitas pendidikan ini juga berkaitan dengan persiapan Maluku Utara sebagai tuan rumah Pra-Popnas Regional Timur pada tahun 2026 mendatang.

Tak hanya itu, APBD-P 2025 juga mengalokasikan Rp23 miliar untuk program pendidikan gratis sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Selain sektor pendidikan, pemerintah turut memperhatikan sektor pertanian dengan menganggarkan Rp15 miliar guna pengadaan sarana dan prasarana alat pertanian.

Sementara di bidang kesehatan, lanjut Sherly Laos, pihaknya berkomitmen memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, termasuk pembangunan rumah sakit serta fasilitas umum di wilayah yang masih terbatas akses infrastruktur jalan provinsi, seperti Kabupaten Pulau Taliabu dan Kecamatan Batangdua, Kota Ternate.

Baca juga: Pemkab Halmahera Timur MoU dengan 4 Kampus, Pastikan Ketersediaan Dokter di RSUD Maba

"Pembangunan sektor kesehatan akan difokuskan pada daerah yang selama ini belum tersentuh layanan memadai. Ini penting untuk memastikan akses kesehatan yang merata di seluruh wilayah Maluku Utara," jelas Sherly.

Sherly menekankan, arah kebijakan pembangunan dalam APBD-P 2025 merupakan bagian dari upaya Pemprov Malut dalam mendorong transformasi daerah ke arah yang lebih maju.

"Langkah ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyiapkan Maluku Utara menghadapi tantangan di masa depan,” pungkasnya. (*)