Rancangan APBD-P 2025 Pemprov Maluku Utara Disahkan, 3 Sektor Ini Jadi Fokus

Selain itu, anggaran untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga disiapkan, mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan sosial.

Sarbin menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Malut yang telah memberikan masukan selama pembahasan.

Ia menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen fiskal yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga: Ramalan Shio Minggu Ini 8 - 14 September 2025 untuk Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

"Saya berharap perubahan APBD ini dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat, mendukung pemulihan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mempercepat pencapaian pembangunan, "tegasnya.

Rancangan APBD-P 2025 yang telah disetujui bersama akan disampaikan ke Kemendagri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).

"Mari kita perkuat sinergi pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Maluku Utara yang maju, sejahtera dan berkeadilan, "tandasnya. (*)