Pemprov Malut
Aspidsus Kejati Maluku Utara Fajar Haryowimbuko Akui Tangani Kasus Dugaan Korupsi Disperindag
"Yang pasti ada satu kasus yang kami tangani dan prosesnya tetap berjalan, "ungkap Aspidsus Kejati Maluku Utara Fajar Haryowimbuko
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
Maka dari itu, Pemprov Maluku Utara bakal mengadaptasi sistem tata kelola pemerintahan Pemprov Bali tahun 2024.
Sebab Pemprov Bali berhasil meraih skor MCSP tertinggi secara nasional dengan angka 99.
MCSP merupakan sistem yang dirancang KPK untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah.
Dilakukan dengan memantau berbagai aspek tata kelola dan mengidentifikasi area berisiko korupsi.
Baca juga: SAKSI KATA: Tuntutan Tidak Diakomodir? Demonstrasi di Ternate akan Terus Terjadi
Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Pemprov Bali sudah mulai berjalan.
Pihaknya telah menindaklanjuti arahan sang gubernur agar OPD teknis yang terlibat wajib melaksanakan langkah-langkah teknis di lapangan.
"Pada 25 Agustus nanti, Inspektur Bali bersama tim akan datang ke sini untuk berbagi tips dan strategi pemenuhan dokumen MCSP, "ujar Nirwan, Senin (11/8/2025). (*)
Inspektorat Maluku Utara Gandeng KPK, Perkuat Pendidikan dan Koordinasi Antikorupsi |
![]() |
---|
APBD-P Maluku Utara 2025 Berubah Jadi Rp 3,5 Triliun, Disahkan Lewat Rapat Paripurna |
![]() |
---|
Rancangan APBD-P 2025 Pemprov Maluku Utara Disahkan, 3 Sektor Ini Jadi Fokus |
![]() |
---|
Pemprov Maluku Utara Gaungkan Integritas Lewat Sosialisasi Antikorupsi |
![]() |
---|
Anak Muda Maluku Utara Buktikan Kelasnya! Valveles Angelous Voice Juara Emas di NICFF 2025 |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.