Kasus Korupsi WKDH Maluku Utara, Mahri Hasan: Peran Al Yasin Ali dan Istrinya Tak Bisa Dibantah

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE  - Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara diminta tetapkan mantan Wakil Gubernur Maluku Utara, M Al Yasin Ali, serta istrinya Mutiara T Yasin sebagai tersangka.

M Al Yasin Ali dan Mutiara T Yasin diduga kuat sebagai peran penting dalam kasus dugaan korupsi anggaran makan minum (mami) dan perjalanan dinas di Sekretariat Wakil Kepala Daerah (WKDH) Maluku Utara tahun anggaran 2022, yang merugikan negara Rp 13,8 miliar.

Desakan itu digaungkan oleh praktisi hukum Maluku Utara, Mahri Hasan, saat dikonfirmasi TribunTernate.com, Kamis (18/9/2025).

Baca juga: Peredaran Rokok Ilegal Marak di Haltim, KNPI Energy of Harmoni Minta Bea Cukai Ternate Bertindak

Kata dia, kasus ini mulanya sudah menuai kritik terkait kerja penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yang lambat dan banyak kejanggalan lainya.

Hingga saat ini muncul fakta soal peran M Al Yasin Ali yang cukup kuat dan tidak dapat dibantah.

“Keterangan terdakwa dalam persidangan yang mengungkapkan peran pihak lain dalam kasus tertentu memiliki kaitan langsung dengan ketentuan alat bukti, yang disebutkan dalam KUHAP yakni petunjuk,” kata Mahri.

Tentu bukti petunjuk lahir atau ditemukan dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa sudah bisa menjadi petunjuk penyidik untuk menyeret M Al Yasin Ali dan Mutiara T Yasin sebagai tersangka.

“Untuk itu bagi saya karena APH telah memiliki bukti petunjuk yang mana bisa digunakan untuk menelusuri peran pihak lain dalam perkara ini, teruma pihak-pihak yang secara tegas disebutkan dalam persidangan,” jelasnya.

Menurut Mahri, tanpa adanya bukti petunjuk dari terdakwa pun penyidik telah mengetahui peran-peran pihak lain dalam perkara, yang diperoleh pada waktu penyidikan.

"Maka untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus ini tidak begitu suli,  sebab banyak fakta yang jelas menggambarkan keterlibatan pihak lain."

"Pada konteks lain kasus korupsi sangat mustahil dilakukan oleh satu orang di dalamnya pasti melibatkan pihak lain."

“Tentu dengan begitu upaya penyelidikan dan penyidikan harus segera dilakukan guna memastikan subjek-subjek lain yang terlibat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tukas Mahri.

Update Kasus WKDH dan MAMI

Persidangan kasus WKDH dengan terdakwa Syahrastani mulai dari alat bukti dan pemeriksaan saksi, menunjukkan ada keterlibatan pihak-pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hal itu juga setelah keterangan saksi, terdakwa dan diperkuat lagi hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). 

“Hal itu menggambarkan peran pihak lain yakni mantan Wakil Gubernur dan istrinya yang diduga kuat jadi peran dalam kasus merugikan uang negara miliaran ini,” kata Bahtiar Husni selaku kuasa hukum dari terdakwa bendahara pembantu di Sekretariat WKDH, Syahrastani, saat dikonfirmasi TribunTernate.com, Rabu (10/9/2025).