Pempus Pangkas TKD Halmahera Selatan 29 Persen, Bupati Pastikan Tak Berpengaruh ke Gaji dan TPP

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemerintah pusat (Pempus) memangkas dana transfer ke daerah (TKD) Halmahera Selatan, Maluku Utara tahun 2026 sebesar 29 persen.

Hal ini disampaikan Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba dalam apel gabungan ASN dan PPPK di halaman Kantor Bupati, di Jl. Kebun Karet Putih, Senin (6/10/2025).

"Semua daerah di Indonesi terkena dampak pemangkasan TKD oleh Pempus, dan kita itu 29 persen, "ujarnya.

Meski demikian, Bassam meminta seluruh pegawai (PNS-PPPK) tidak perlu risau.

Baca juga: Wabup Halmahera Selatan Buka Muslub Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Ini Pesannya

Ia menyebut gaji dan tambagan penghasilan pegawai atau TPP tidak berpengaruh.

"Untuk PNS tidak perlu risau karena secara pribadi saya berkomitmen gaji dan TPP tidak akan dipangkas, jadi tidak berpengaruh pada pendapatan pegawai, "tagasnya.

Namun di sisi lain, Bassam mengungkapkan bahwa pemangkasan TKD sangat berpengaruh pada kemampuan fiskal daerah.

Oleh karen itu, OPD harus selektif dalam menyusun program kegiatan mana yang menjadi skala prioritas yang wajib dilaksanakan.

"Program wajib pemerintah daerah adalah pendidikan dan kesehatan, ini yang akan menjadi prioritas, "tuturnya.

Baca juga: Ini Tujuan Dibalik Kerja Sama Pemkab Halmahera Selatan dengan Pemkot Surabaya

Ketua DPD PKS Halmahera Selatan ini juga menambahkan, pada penyusunan APBD Induk 2026 nanti, ada sebagian OPD yang anggarannya tidak akan sesuai yang diharapkan karena tidak menjadi lokus program prioritan.

Kendati demikian, Bassam mengimbau pelayanan publik tetap harus makaimal, karena hak pegawai tidak dipangkas.

"Hak pegawai seperti gaji dan TPP tidak dipangkas. Olehnya itu pelayanan tetap harus dimaksimalkan, jangan bergantung pada pendapatan lewat program kegiatan, "tandasnya. (*)