Daftar Nama-nama Anggota DPRD Maluku Utara 2019-2024 yang Diperiksa Jaksa, Simak Kasusnya

Ringkasan Berita:1. Sejumlah anggota DPRD Maluku Utara 2019-2024 diperiksa atas dugaan korupsi anggaran tunjangan pimpinan dan anggota
2. Sejauh ini Kejati Maluku Utara sudah memeriksa sekurang-kurang 12 orang dalam kasus ini
3. Tidak menutup kemungkinan Kejati Maluku Utara akan memanggil semua (45 anggota DPRD) untuk dimintai keterangan

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Sejumlah nama petinggi di DPRD Maluku Utara periode 2019-2024 masuk dalam daftar kasus dugaan korupsi, yang saat ini tengah ditangani penyidik Kejati Maluku Utara.

Diketahui saat ini tim penyidik Kejati Maluku Utara terus maraton melakukan pemanggilan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi anggaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Maluku Utara periode 2019-2024.

Penyelidikan kasus ini dikarenakan mencuat adanya dugaan bahwa setiap anggota DPRD Maluku Utara periode tersebut menerima tunjangan dari 12 item sebesar Rp 60 juta per bulan, yang diterima selama masih aktif.

12 item tunjangan itu antara lain operasional dan rumah tangga, tunjangan perumahan, transportasi.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Sabtu 22 November 2025 Lengkap soal Cinta, Karier, Nomor Hoki

Kemudian belanja kesejahteraan pimpinan hingga anggota, tunjangan komunitas dan item lainya mencapai Rp 184 miliar lebih.

Seluruh anggaran gendut tersebut bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara dan melekat pada Sekretariat DPRD.

"Untuk mengusut kasus tersebut, saat ini setidaknya sudah ada belasan saksi kita mintai klarifikasi."

Demikian disampaikan Kasi Penkum Kejati Maluku Utara Richard Sinaga saat dikonfirmasi Tribunternate.com, Jumat (21/11/2025).

Richard mengaku, saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Dan tim masih mengumpulkan sejumlah bukti dan melakukan pemanggilan sejumlah pihak yang terlibat.

Dari belasan saksi yang sudah dimintai klarifikasi, tidak menutup kemungkinan semua anggota (45 anggota) juga akan akan panggilan.

"Sampai saat ini masih 12 orang, sisanya (45 anggota) akan dipanggil kalau penyidik membutuhkan keterangan tambahan, "tandasnya.

Berikut nama-nama yang sudah diminta keterangan, di antaranya:

1. Mantan Kabag Hukum DPRD Maluku Utara yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara Isman Abbas.

2. Mantan Kabag Umum DPRD Maluku Utara yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara Zulkifli Bian.

3. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud.

4. Bendahara Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara, Rusmala Abdurahman.

5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara Ikbal Ruray.

6. Kabag Keuangan DPRD Maluku Utara Erva Pramukawati Konoras.

7. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maluku Utara Samsuddin A Kadir yang kini menjabat sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara.

8. Mantan Anggota DPRD Maluku Utara Muhaimin Syarif yang kini terpidana kasus OTT oleh KPK.

9. Mantan Sekretaris DPRD Maluku Utara Abubakar Abdullah yang juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat ini dipercaya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara.

Selain beberapa orang di atas, tim penyidik juga telah memeriksa beberapa orang lainya dalam kasus tersebut.

Berikut 45 anggota DPRD Maluku Utara periode 2019-2024

Dapil I Kota Ternate-Halmahera Barat (Halbar)

Abdul Malik Sillia (PKB), Wahda Zainal Imam (Gerindra), Lusiana Anggilina Damar (PDI-P), Risno Sadonda (PDI-P), Muhammad Hasan Bay (Golkar), M. Iqbal Ruray (Golkar), Husni Bopeng (Nasdem), Ashari Turuy (Berkarya), Erwin Umar (Perindo), Iskandar Idrus (PAN), Nikolaus Tagayo (Demokrat) dan Sofyan Daud (PBB).

Dapil II Halmahera Utara (Halut)-Morotai

Sahril Tahir (Gerindra), Diane Sumendap (PDI-P), Feri Leasiwal (PDI-P), Christina Lesnusa (Golkar), Maria Silfi Deabora Tongo Tongo (Golkar), Amran Ali (Nasdem), M. Ali Sagaji (PKS), Anghany Tanjung (Hanura) dan Jasmin Rainu (Demokrat).

Dapil III Kota Tidore Kepulauan-Halmahera Tengah (Halteng)-Halmahera Timur (Haltim)

Jufri Yakuba (Gerindra), Rahmawati Muhammad (PDIP), Astrit Tiarasari Yasin (PDI-P), Hj. Ratna Marsaoly (Golkar), Ishak Naser (NasDem), Haji Thaib Djalaludin, s.ip (PAN), Djufri Yakuba (Gerindra) dan Haryadi Ahmad (PBB).

Dapil IV Halmahera Selatan (Halsel)

Rosiana Sarif (Gerindra), Kuntu Daud (PDI-P), Muhammad Abusama (Golkar), Helmi Umar Muksin (NASDEM), Hj. Mukmina Yasin (Garuda), Zulkifli Hi. Umar (PKS), Rusihan Djafar (Perindo), Hi. Ibrahim H Saleh (PAN) dan M. Rahmi Husen (Demokrat).

Dapil V Kepulauan Sula-Pulau Taliabu

Muhaimin Syarif (Gerindra), Amin Drakel (PDI-P), Makmurdin Mus (Golkar), Cornelia Macpal (Golkar), Bakir Buamona (Berkarya), Safi Pauwah (PAN) serta Ester Tantry (Demokrat).

Dari data yang diperoleh Tribunternate.com, dalam kasus ini sesuai laporan anggaran dan realisasi tunjangan DPRD 2020-2024 berdasarkan LPJ dari Sekretariat DPRD ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Dana Tunjangan DPRD Malut Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat berdasarkan laporan anggaran melalui Sekretariat Daerah, jumlah total anggaran sebesar Rp. 30.723.140.250,00 dan realisasi sebesar Rp. 29.379.051.250,00.

Dana Tunjangan DPRD Malut Tahun 2021

Berdasarkan data yang sama, pada tahun 2021 anggaran belanja Tunjangan DPRD Malut naik signifikan. Dari tahun 2020 dimana berdasarkan DPA tahun 2021 terdapat anggaran peruntukan tunjangan senilai Rp. 39.546.150.000,00 sementara realisasi hampir 100 persen yakni sebesar Rp. 38.972.396.093,00.

Dana Tunjangan DPRD Malut Tahun 2022

Pada tahun 2022 dana tunjangan DPRD kembali naik dari tahun 2022. Dimana jumlah anggaran dari Rp 39 miliar lebih naik jadi Rp 40.096.309.000,00  sementara itu untuk realisasi anggaran sendiri mencapai 98 persen lebih sebesar Rp 39.888.068.048,00.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Sabtu 22 November 2025 Lengkap soal Cinta, Karier, Nomor Hoki

Dana Tunjangan DPRD Malut Tahun 2023

Sementara itu untuk anggaran tunjangan tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya akan tetapi terdapat peningkatan pada serapan atau realisasi dimana tahun 2023 serapan anggaran mencapai 99 persen lebih sebesar Rp. 39.888.068.048,00.

Dana Tunjangan DPRD Malut Tahun 2024

Untuk tahun kelima yakni tahun 2024 terdapat kenaikan anggaran dari Rp40 miliar lebih menjadi Rp41.429.034.000,00. Dari sisi realisasi sendiri juga hanya terdapat kurang lebih 96 persen dengan nilai serapan anggaran sebesar Rp 39.873.770.101,00. (*)