BAHIM: Teras Depan atau Halaman Belakang Ternate?

Keterbatasan Fiskal

Keterbatasan fiskal daerah adalah realitas yang dihadapi hampir semua pemerintah kota di Indonesia. Agar BAHIM tidak terhenti di tengah jalan, Pemkot Ternate perlu menyusun strategi.

Pembangunan di kecamatan kepulauan tidak bisa menggunakan pendekatan "bagi rata" berdasarkan jumlah penduduk semata.

Jika ukurannya populasi, maka Batang Dua, Hiri, dan Moti akan selalu kalah prioritas dibanding Ternate Selatan atau Tengah. 

Pendekatan yang harus dipakai adalah asymmetric development pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Perlu ada kolaborasi keroyokan, keberpihakan dan gotongroyong. Pemerintah Kota Ternate tidak bisa berjalan sendiri.

Di sinilah peran strategis sinergi dengan pemerintah pusat untuk menarik dana pusat (DAK Fisik maupun Non-Fisik) agar memprioritaskan konektivitas pulau terluar.

Pembangunan Berbasis Ekologis

Batang Dua, misalnya. Secara geopolitik, ia adalah "pintu gerbang" utara Ternate yang berbatasan langsung dengan arus laut Sulawesi.

Potensi perikanan di wilayah ini (WPP 715 dan sekitarnya) adalah lumbung devisa jika dikelola dengan infrastruktur rantai dingin (cold chain) yang memadai.

Begitu pula pengembangan pariwisata (terutama di Moti dan Hiri) adalah sektor unggulan yang potensial, ia harus didasarkan pada prinsip ekowisata berkelanjutan.

Melalui Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi regulasi yang mengikat, membatasi pembangunan di zona konservasi.

Pun, perencanaan infrastruktur harus mencakup sistem peringatan dini dan ketahanan terhadap ancaman abrasi dan kenaikan permukaan laut.

Pembangunan ekonomi di BAHIM harus didasarkan pada potensi maritim yang lestari.

Fokus pada perikanan tangkap yang ramah lingkungan, pengembangan budidaya laut, dan konservasi terumbu karang harus menjadi prioritas.