Jembatan Laut Maluku Utara: Angkutan Perintis Ciptakan Pemerataan Ekonomi

3. Pelabuhan Penyeberangan Mangole (Maluku Utara) – Pelabuhan Penyeberangan Namela (Maluku) – Ambon (Maluku).

Permasalahan saat ini

Ada 3 (tiga) Kapal Motor Penyeberangan dengan tujuan pembangunan untuk Provinsi Maluku Utara tetapi saat ini tidak melayani di Provinsi Maluku Utara Berikut data Kapal:

1. Tarusi GT 596 Pembangunan Tahun 2012

2. Dolosi GT 560 Pembangunan Tahun 2008

3. Bawal GT 560 Pembangunan Tahun 2006

Dengan adanya 3 (tiga) Kapal diatas dapat mengurangi permasalahan kekurangan Kapal di Maluku Utara diantaranya pada lintasan Weda - Patani - Gebe - Tobelo;

Kapal Motor Penyeberangan (KMP) mayoritas dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT ASDP Ferry. Karena adanya keterbatasan armada yang melayani angkutan penyeberangan perintis, satu kapal seringkali harus melayani lebih dari satu lintasan.

Oleh sebab itu, Direktorat Teknis membuka kesempatan bagi operator swasta yang tertarik untuk turut melayani rute-rute penyeberangan perintis di Maluku Utara.

Selain keterbatasan armada, masalah lain yang dihadapi adalah kondisi dermaga yang banyak rusak dan kurang memadai untuk sandar kapal, terutama pada pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Di sisi regulasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyurati seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia agar berpedoman pada Peraturan Menteri (PM) 66 Tahun 2019 terkait perhitungan tarif angkutan penyeberangan.

Di sisi lain, penyesuaian besaran tarif angkutan perintis sering terhambat karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Kondisi ini secara langsung membatasi potensi layanan perintis untuk ditingkatkan menjadi layanan komersial. 

Untuk mengatasi masalah infrastruktur, Pemerintah Daerah diharapkan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada, baik yang bersumber dari APBN maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), guna melakukan perbaikan dermaga. (*)