5 Kantor Pemerintah di Halmahera Selatan Terisolasi Akibat Pemalangan Jalan

Ringkasan Berita:1. Ruas jalan menuju sejumlah kantor pemerintahan di Halmahera Selatan dipalang menggunakan timbunan tanah dan bambu

2. Ruas jalan tersebut berlokasi di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan

3. Aksi pemalangan ini dilakukan oleh pihak keluarga Bakir Marengkeng

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ruas jalan menuju sejumlah kantor pemerintahan di Halmahera Selatan, Maluku Utara dipalang menggunakan timbunan tanah dan bambu.

Ruas jalan tersebut berlokasi di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan. Aksi pemalangan ini dilakukan oleh pihak keluarga Bakir Marengkeng.

Keluarga Bakir Marengkeng sebelumnya beberapa kali memalang jalan di depan Kantor DPRD Halmahera Selatan. Pemalangan dipicu oleh sengketa lahan.

Mereka mengklaim, Pemkab Halmahera Selatan belum membayar lahan saat pembangunan jalan dan Kantor DPRD sejak 2007 lalu.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Respons Warga Obi Tolak PT Poleko: Kita Lagi Coba Pelajari

Pantauan Tribunternate.com, Kamis (12/3/2026), tampak sejumlah ASN kesulitan melintasi jalan tersebut saat berkantor dan pulang.

Pemalangan dilakukan sejak Senin (9/3/2026) atau tiga hari lalu. Sedikitnya terdapat 5 kantor pemerintahan yang terdampak pemalangan.

Di antaranya BPBD, Dinas Sosial, Diskominfo, KUA Kecamatan Bacan, USS Basarnas dan UPTD KPH Halmahera Selatan.

Pj Sekkab Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah mengatakan telah bernegosiasi dengan pihak keluarga Bakir Marengkeng yang melakukan aksi pemlangan jalan.

Ia juga mengaku tak tahu secara detail terkait lahan jalan dan Kantor DPRD yang belakangan disengketakan. Karena itu, pihaknya akan mencari tahu.

"Kami bisa menyelesaikan asalkan lahan itu belum terbayar. Jadi mereka juga sudah bersedia membuka material yang digunakan untuk palang jalan, "kata Abdillah di ruangan kerjanya.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Respons Warga Obi Tolak PT Poleko: Kita Lagi Coba Pelajari

Untuk lahan Kantor DPRD, ia menyebut sudah ada sertifikat kepemilikan atas nama Pemkab Halmahera Selatan. Namun ada sebagian lahan yang masuk dalam badan jalan, diklaim belum ada pembayaran.

Abdillah menegaskan akan meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyiapkan adminstrasi pembayaran lahan.

"Jadi ini kita cari tahu siapa-siapa yang terlibat dalam penyelesaian lahan itu, khusus di birokrasi. Jadi mungkin pejabat-pejabat lama juga akan kita tanyakan, "tandasnya. (*)