Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Pemerintahan Desa yang digelar
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Malut, Sherly Laos
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Muammil Sunan, menilai ancaman Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos
HMI Cabang Ternate menilai 6 program prioritas Pemprov Maluku Utara masih sebatas slogan tanpa bukti nyata
Golkar meminta pemetaan potensi baru di sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi, serta disiplin manajemen kas
"Yang pasti ada satu kasus yang kami tangani dan prosesnya tetap berjalan, "ungkap Aspidsus Kejati Maluku Utara Fajar Haryowimbuko
"Melalui program ini, tata kelola pemerintahan di Maluku Utara semakin bersih dan akuntabel, "harap Kepala Inspektorat Maluku Utara Nirwan MT Ali
"PAD melonjak signifikan menjadi Rp 1,167 triliun, sementara pendapatan transfer turun menjadi Rp 2,338 triliun, "kata Wagub Maluku Utara Sarbin Sehe
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menekankan pentingnya integritas antikorupsi yang merujuk pada keselarasan antara ucapan, pikiran dan tindakan
Menurut Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, pergantian Kepala Samsat bertujuan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominfosan) Maluku Utara menggelar Coaching Clinic Pemutakhiran Data pada Open Data Provinsi Malut
Diskominfosan Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Maluku Utar
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara membuka seleksi Tim Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Pemprov Maluku Utara terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan melalui koordinasi lintas sektor
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menunjuk Asisten III Setda Malut, Asrul Gailea, sebagai Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
Kepala BPBD Maluku Utara Fehby Alting menegaskan, RPBD merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki oleh setiap pemerintah daerah
Koalisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Provinsi Maluku Utara, menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (4/9/2025)
Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Maluku Utara, Hairil Hi. Hukum, menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPRD Maluku Utara di Gedung DPRD
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyoroti rendahnya kontribusi pajak alat berat dari perusahaan tambang
Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Utara melalui juru bicaranya, Farida Djama, menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pembahasan Rancangan APBDP