TAG
Mahkamah Agung (MA)
-
Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Diungkap Dokter, Capai Rp 100 Juta Per Tahun, Ini Rinciannya
Dokter Olivia Santoso mengungkapkan, biaya perawatan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai pasiennya mencapai Rp 100 juta per tahun.
Rabu, 2 Desember 2020 -
Buron 8 Bulan, Hiendra Soenjoto Tersangka Penyuap Eks Sekretaris MA Nurhadi Akhirnya Ditangkap KPK
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membekuk Hiendra di sebuah apartemen di kawasan BSD, Tangerang Selatan, Kamis (29/10/2020).
Jumat, 30 Oktober 2020 -
Marak Diskon Hukuman Koruptor, Cara Pandang MA Dinilai Berubah hingga Komitmen Dipertanyakan
Terbaru, MA mengabulkan PK mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan mengurangi hukuman Anas
Jumat, 2 Oktober 2020 -
Nama Jaksa Agung dan Eks Ketua MA Muncul di Action Plan Jaksa Pinangki Dalam Fatwa MA Djoko Tjandra
Jaksa Pinangki diduga mencatut nama pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA) dalam upaya mengurus fatwa di MA untuk Djoko Tjandra.
Jumat, 25 September 2020 -
Untuk Urus Fatwa MA, 2 Sosok Ini Diduga Jadi Perantara Uang Suap Djoko Tjandra
Djoko Tjandra memberikan uang itu kepada seseorang bernama Andi Irfan Jaya melalui saudaranya.
Selasa, 1 September 2020 -
Jaksa Agung: Informasi Terbaru Djoko Tjandra Ada di Malaysia, Belum Bergerak Lagi
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan, pihaknya belum mendapat informasi terbaru lagi mengenai posisi Djoko Tjandra.
Rabu, 15 Juli 2020 -
Berselisih Sejak 2017, Kasasi Ruben Onsu Atas Gugatan Hak Kepemilikan Nama Bensu Berakhir Ditolak MA
Perselisihan antara Ruben Onsu dengan PT Ayam Gebrek Bensu telah terjadi sejak tahun 2017.
Kamis, 11 Juni 2020 -
KPK Tangkap Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya
KPK akhirnya menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono
Selasa, 2 Juni 2020 -
Naikkan Iuran BPJS saat Corona, Jokowi Dinilai Tak Peka, Lawan Putusan MA hingga Akan Digugat Lagi
Kebijakan menaikkan iuran BPJS saat pandemi Covid-19 berlangsung memperlihatkan bahwa pemerintah tidak punya kepekaan sosial.
Kamis, 14 Mei 2020 -
Jokowi Dinilai Berselancar Lawan Putusan MA, Ini Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan di balik kenaikan iuran BPJS Kesehetan.
Rabu, 13 Mei 2020 -
Resmi, Iuran BPJS Kesehatan Turun Mulai Hari Ini, Berikut Rinciannya
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, iuran ditetapkan sebesar Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 kelas 2, dan Rp 25.500 kelas 3.
Jumat, 1 Mei 2020 -
M Syarifuddin Terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung Gantikan Hatta Ali
Wakil Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 pada Senin (6/4/2020).
Senin, 6 April 2020 -
Pengumuman Hasil SKD CPNS 2019 Mahkamah Agung, Ini Linknya
Hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) Mahkamah Agung (MA) Formasi Tahun 2019 telah diumumkan
Selasa, 24 Maret 2020 -
Ini Daftar Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Setelah MA Batalkan Kenaikan, Masih Sama?
Lewat putusan persidangan, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020.
Rabu, 11 Maret 2020 -
Respon Sri Mulyani soal MA Batalkan Aturan Iuran BPJS: Harus Lihat Implikasinya pada BPJS
Sri Mulyani mengatakan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS harus dilihat implikasinya kepada BPJS itu sendiri.
Selasa, 10 Maret 2020 -
Resmi, MA Batalkan Aturan soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 100 Persen
Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Senin, 9 Maret 2020 -
Jadi Buronan KPK, Begini Penampakan Vila Mewah Milik Eks Sekretaris MA Nurhadi di Bogor
Intip penampakan vila mewah milik eks Sekretaris Mahkamah Agung, Agung Nurhadi di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Sabtu, 22 Februari 2020 -
Tanggapan Berbeda Adian Napitupulu soal Kasus Suap Harun Masiku: Semua Berawal dari Putusan MA
Politikus PDIP, Adian Napitupulu memberikan tanggapan berbeda terkait kasus suap pergantian antar waktu (PAW)Wahyu Setiawan.
Senin, 20 Januari 2020 -
Tanpa Putusan MA, Pemerintah Wajib Bayar Rp 3,9 Triliun ke Korban Kerusuhan Maluku 1999
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan pemerintah sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap dampak kerusuhan Maluku 1999.
Selasa, 20 Agustus 2019
