TAG
netralitas
-
Bawaslu Halmahera Selatan Maluku Utara Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas Camat Bacan Selatan
Camat Bacan Selatan, Kebupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Nasarudin Hasan, diduga melanggar netralitas pada Pilkada 2024.
Selasa, 5 November 2024 -
4 Kasus yang Ditangani Bawaslu Halmahera Selatan Maluku Utara Selama Tahapan Pilkada 2024
Semua kasus pelanggaran selama tahapan kampanye di Halmahera Selatan, Muluku Utara berkaitan dengan Paslon nomor urut 3
Minggu, 20 Oktober 2024 -
Pjs Halmahera Selatan Kadri La Etje Deklarasi di Zona Obi: Pegawai Diminta Jauhi Politik Praktis
Pentingnya netralitas untuk menjaga profesionalisme serta integritas selama tahapan Pilkada 2024 di Halmahera Selatan
Minggu, 20 Oktober 2024 -
Diduga Terlibat Politik Praktis, 2 Pegawai Pemkot Tidore Maluku Utara Dilaporkan ke Bawaslu
Tim Hukum Paslon nomor urut 2 Pilkada Tidore, Maluku Utara, melaporkan dua pegawai dengan dugaan netralitas Pilkada 2024
Senin, 7 Oktober 2024 -
Bawaslu Halmahera Selatan Maluku Utara Hentikan Penyelidikan Mobilisasi Kades Terlibat Pilkada 2024
Karena tidak memenuhi unsur, Bawaslu Halmahera Selatan, Maluku Utara hentikan penyelidikan mobilisasi Kades terlibat Pilkada 2024
Senin, 7 Oktober 2024 -
Pjs Halmahera Timur Ahmad Purbaya Ingatkan Netralitas ASN
Namun, Purbaya memperingatkan pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta aparat keamanan tidak boleh lengah.
Senin, 30 September 2024 -
Jalankan Tugas Bupati Taliabu Aliong Mus selama Cuti Kampanye, Ramli Ingatkan ASN Jaga Netralitas
"Pak wakil bupati yang juga Ex-Officio menekan kepada ASN untuk menjaga netralitas selama pilkada," ujarnya.
Jumat, 27 September 2024 -
Pjs Wali Kota Ternate Tahmid Wahab Mulai Berkantor, Prioritaskan Netralitas ASN dan Keamanan Pilkada
“Sebagai pjs, tugas saya adalah memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat selama pilkada berlangsung, serta menjaga netralitas ASN,” jelas Tahmid.
Kamis, 26 September 2024 -
Bawaslu Taliabu Ingatkan ASN dan Kades Jaga Netralitas, Jika Terlibat Pilkada 2024 Bisa Dipidana
"Selain memiliki risiko diberhentikan, ASN, kepala desa dan aparat desa memiliki risiko pidana dalam tahapan pilkada," pungkasnya.
Kamis, 26 September 2024 -
645 Personel BKO Diterjukan Polda Maluku Utara, Brigjen Pol Stephen Napiun Ingatkan Netralitas
Ada 398 anggota Sat Brimob dan 247 anggota Dit Samapta yang digeser untuk melakukan BKO saat Pilkada 2024.
Selasa, 24 September 2024
