PBB Sebut Taliban Berjanji untuk Menjamin Keselamatan Pekerja Kemanusiaan di Afghanistan

TRIBUNTERNATE.COM - Kelompok Taliban telah berhasil menguasai Afghanistan pada pertengahan Agustus 2021 lalu.

Ini menjadi kembalinya Taliban di tampuk kekuasaan Afghanistan, 20 tahun setelah dilengserkan berkat invasi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Setelah duduk di kursi kekuasaan Afghanistan, Taliban mengumbar sejumlah janji.

Salah satunya yang terbaru, Taliban berjanji untuk menjamin keselamatan pekerja kemanusiaan dan akses bantuan di Afghanistan.

Menurut juru bicara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), hal ini disampaikan Taliban dalam pertemuan dengan kepala kemanusiaan PBB di Kabul, Minggu (5/9/2021), dikutip dari Channel News Asia.

Baca juga: Di Bawah Pemerintahan Taliban, Tak Ada lagi yang Pakai Jeans dan Menyetel Musik di Afghanistan

Baca juga: Kuasai Afghanistan, Taliban Masih Harus Hadapi 6 Tantangan Ini: Penerimaan Masyarakat hingga Ekonomi

Baca juga: Juru Bicara Taliban Berharap Hengkangnya Amerika Serikat akan Hentikan Serangan IS di Afghanistan

Diketahui, Kepala Bidang Kemanusiaan PBB Martin Griffiths berada di ibu kota Afghanistan pada Minggu untuk menghadiri pertemuan dengan para pemimpin Taliban yang rencananya akan berlangsung selama beberapa hari.

Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya bencana kemanusiaan di Afghanistan, negara yang baru saja di bawah kendali gerilyawan garis keras.

"Pihak berwenang berjanji bahwa keselamatan dan keamanan staf kemanusiaan, dan akses kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan akan dijamin dan pekerja kemanusiaan - baik pria maupun wanita - akan dijamin kebebasan bergeraknya," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

Sementara itu, Griffiths menegaskan kembali dalam pertemuan tersebut bahwa komunitas kemanusiaan berkomitmen untuk memberikan "bantuan kemanusiaan yang tidak memihak dan independen", tambah pernyataan juru bicara PBB.

Dia juga meminta semua pihak untuk memastikan hak dan keselamatan perempuan, baik yang berkontribusi dalam pemberian bantuan maupun warga sipil.

Kebebasan perempuan di Afghanistan diketahui sangat dibatasi di bawah pemerintahan Taliban pada periode tahun 1996 hingga 2001.

Baca juga: Densus 88 Sebut Afghanistan Training Ground Teroris, Waspadai Kembalinya WNI Eks Kombatan Taliban

Baca juga: Taliban Berjanji Beri Hak-Hak Perempuan & Kebebasan Media, Minta Dunia Internasional Percayai Mereka

Delegasi Taliban, yang dipimpin oleh salah satu pendiri kelompok itu Mullah Abdul Ghani Baradar, berterima kasih kepada pejabat PBB atas "kelanjutan yang dijanjikan dari bantuan kemanusiaan kepada rakyat Afghanistan" dan meyakinkan mereka "kerja sama dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan", menurut sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial Twitter oleh juru bicara Taliban Suhail Shaheen.

PBB mengatakan Afghanistan terjerumus dalam krisis kemanusiaan yang mempengaruhi 18 juta orang, atau setengah dari  total populasi penduduknya.

Bahkan sebelum aksi kilat Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung negara Barat pada 15 Agustus 2021 lalu, Afghanistan sudah sangat bergantung pada bantuan internasional.

Sebanyak 40 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara itu berasal dari pendanaan asing.