Tekan Angka Kemiskinan, Bappeda Maluku Utara Siapkan 2 Strategi Penanggulangan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pada Rakor Tim Kerja Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Maluku Utara 2023.

Yang berlangsung di Sahid Bela Hotel Ternate, Maluku Utara, pada Jumat (14/7/2023).

Kepala Bappeda Maluku Utara, M Sarmin S Adam mengatakan tingkat kemiskinan di Maluku Utara 2022 sebesar 6,23 persen.

Angka ini jika dibandingkan data tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,66 persen.

Baca juga: Bantuan Rumah Tak Layak Huni 2023 Penderita Stunting di Morotai Diklaim Tuntas

Meski capaian kemiskinan Maluku Utara, masih dibawah rata-rata nasional tahun 2022 yani 9,57 persen.

Tetapi dianggap masih perlu, adanya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Mengingat capaian tersebut di kabupaten dan kota, menyentuh angka dua digit.

"Ada dua strategi besar, yang coba dilakukan. Pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara."

"Dan membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis, dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru, "ujarnya.

Dua strategi tersebut, akan dituangkan dalam tiga program yang langsung menyasar penduduk miskin.

Diantaranya, penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha.

"Disamping tentunya, penduduk miskin mempunyai didorong untuk menciptakan atau memiliki strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinannya, "ucapnya.

Dikatakan, percepatan penanggulangan kemiskinan tak lepas dari implementasi pelaksanaan program maupun kegiatan oleh pemerintah.

Dunia usaha serta masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sebagaimana diamanatkan pada Perpres 96 tahun 2015, tentang perubahan atas Perpres Nomor 15 tahun 2010.

Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan.

Permendagri 53 tahun 2020, tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan.

Dan SDM Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

"Kita sadari bahwa, tren penurunan kemiskinan hanya akan bisa terjadi."

"Apabila semua kita mengambil peran proporsional di dalamnya, "ungkapnya.

Rakor TKPK 2023 diisi paparan laporan, setiap pemerintah kabupaten dan kota.

Terkait penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing.

Dan rencana kerja tahunannya, berupa capaian indikator kemiskinan.

Program dan kegiatan OPD, dengan anggaran yang mendukung penanggulangan kemiskinan.

Dan dukungan dunia usaha, untuk penanggulangan kemiskinan.

Serta hambatan atau kendala pelaksanaan penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

Baca juga: 32 Paskibraka Morotai Siap Dikarantina, 1 Orang Terpilih ke Provinsi

"Selain itu, TKPK Kabupaten dan Kota diminta untuk memaparkan rencana kerja tahunan penanggulangan kemiskinan."

"Yang terdiri kebijakan dan strategi tahun berjalan, program dan kegiatan."

"Serta anggaran tahun berjalan dan rencana tahun berikut serta lokasi prioritasnya, "pungkasnya. (*)