Pemkab Morotai
2 dari 4 PNS Morotai Tersandung Korupsi Sudah Didisposisi Pemecatan
Sejauh ini, sebanyak empat orang pegawai negeri sipil (PNS) Pulau Morotai tersandung kasus Korupsi, dan baru dua orang yang didisposisi pemecatan
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sangowo TA 2018, dengan kerugian negara Rp 346 juta.
Dalam kasusnya itu, Yongky berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Pulau Morotai.
Yongky divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate, tertanggal 17 November 2022 dan sekarang telah bebas.
Sedangkan, Aprianto Melkias Siruang merupakan PNS di Dinas PMD Pulau Morotai.
Terpidana kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), Desa Tanjung Saleh TA 2020, dengan kerugian negara Rp 477 juta.
Aprianto divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate pada 2022, dan masih menjalani masa tahanan.
Sementara 2 PNS yang belum di proses untuk dipecat ialah Yofani Bandari dan Monalisa A Hairudin.
Keduanya merupakan mantan Kepala Kantor Perwakilan Morotai (KPM) di Jakarta.
Yang divonis bersalah atas kasus penyalahgunaan anggaran KPM tahun anggaran 2015.
Baca juga: Kemenparekraf RI Pilih Morotai Sebagai Rencana Induk Pariwisata Terpadu
Yofani Bandari divonis penjara 4 tahun penjara pada 2021 silam, dengan kerugian negara sebesar Rp 666 juta.
Untuk Monalisa A Haerudin divonis 1 tahun penjara, dengan kerugian negara Rp 82 juta.
Monalisa sudah berstatus bebas dari masa tahanan, sementara Yofani masih menjalani masa tahanan. (*)
Pemkab Morotai Maluku Utara Diminta Tingkatkan Indeks Keamanan Informasi |
![]() |
---|
DBH Sumber Daya dari Pusat Rp 57 Miliar untuk Pemkab Morotai Diblokir |
![]() |
---|
Secara Nasional, Morotai Salah Satu Daerah dengan Inflasi Terendah |
![]() |
---|
Morotai Termasuk Daerah di Indonesia dengan Harga Kebutuhan Terkendali, Ini Strategi Pj Bupati |
![]() |
---|
Muhammad Umar Ali Pastikan Tol Laut Tetap Beroperasi di Morotai |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.