Kemendagri RI, Harap Krsna Kie Raha Polda Maluku Utara Jadi Media Kolaborasi Pemilu 2024

TRIBUNTERNATE.COM - Kemendagri RI mengharapkan peluncuran implementasi proyek perubahan akselerasi penanganan kerawanan pemilu lewat aplikasi “Krsna Kie Raha” bisa menjadi media kolaborasi jelang pemilu 2024.

Krsna Kie Raha sendiri merupakan Pilot project Direktur Intelkam Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Wiyono.

Ia tercatat sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional LAN RI angkatan 58.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri RI, Robert Simbolon menyebut, Kegiatan launching implementasi proyek perubahan Krsna Kie Raha yang digagas oleh Kombes Pol Hadi Wiyono.

Direktur Intelkam Polda Maluku Utara selaku Project Leader, dalam rangka mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I angkatan 58.

“Kegiatan ini sangat strategis mengingat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak pada tahun 2024,” kata Robert, Selasa (21/11/2023).

Pesta demokrasi itu menurut Robert, Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Serta anggota-anggota DPR, DPD, DPRD, yang dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah yaitu bupati, dan walikota.

“Agenda politik tahun 2024 tersebut akan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita,” jelasnya.

Untuk lanjut dia, pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sudah barang tentu memerlukan kesiapan semua pihak.

Untuk menjamin terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adir serta aman dan damai.

Upaya-upaya identifikasi potensi kerawanan, pendidikan politik bagi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan.

Berbagai bentuk upaya pensuksesan perlu dan harus dilakukan. Langkah-langkah proyektif dan preventif terjadinya gangguan atas pelaksanaan pemilu harus diupayakan. 

Bawaslu telah meluncurkan indeks kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye di media sosial.

Baca juga: Wujud Pembinaan Polri, 12 Personel Polres Halmahera Tengah Terima Penghargaan

Hasil analisis potensi kerawanan, kampanye melalui medsos bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi dengan presentasi 50 persen.

Potensi kerawanan kedua, yakni kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong sebanyak 30 persen dan kerawanan ketiga yakni kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sebanyak 20 persen.

“Dari indeks yang dikeluarkan oleh Bawaslu, diketahui bahwa Provinsi Maluku Utara termasuk Provinsi dengan tingkat kerawanan yang potensial tinggi,” katanya

Oleh karena itu, seluruh stakeholder penyelenggara pemilu di Provinsi Maluku Utara perlu memperhatikan hal tersebut.

Dalam sambutan pada Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lemhannas RI, pada tanggal 9 Agustus 2022.

Bapak Presiden RI mengingatkan terdapat lima tantangan Pemilu yang perlu diantisipasi dalam waktu yang terbatas.

Yaitu teknis persiapan Pemilu, partisipasi Pemilu, transparansi Pemilu, tata kelola Pemilu Akuntabel, dan masa Kampanye.

“Selain itu, Bapak Presiden juga memberikan perhatian atas tantangan-tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu,” jelasnya.

Pertama seluruh kegiatan Pemilu di semua tahapan memerlukan pengaturan teknis.

Kedua, kesiapan sarana dan prasarana logistik harus diatur secara detail.

Ketiga, perlu memperkuat SDM untuk penyelenggaraan di semua tingkatan.

Keempat, Pemilu 2024 ini diselenggarakan dalam kondisi ekonomi global yang diliputi oleh ketidakpastian.

Kelima, KPU perlu memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.

“Bapak Presiden juga menyampaikan penekanan-penekanan pada Proses Pemilu, bahwa Penyelenggara Pemilu harus mampu melakukan pemetaan.

Segera atas potensi masalah dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran dan fokus pada upaya-upaya pencegahan,” katanya.

Lebih lanjut ia mengaku, jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran, tidak diam atau pasif menunggu pengajuan.

Tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial.  

Selanjutnya, penyelenggara Pemilu harus bekerja cepat responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum.

Serta libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, gencarkan pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, pemilu yang berkualitas.

“Presiden mengingatkan kepada semua penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail serta melakukan pengawasan dan pengecekan langsung ke lapangan,” ungkapnya.

Termasuk penggunaan teknologi terkini, lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman, dan damai.

Disamping itu juga dalam amanat pada HUT ke-78 TNI, Presiden Joko Widodo juga menegaskan pentingnya sinergitas antara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilu 2024.

Jajaran TNI dan Polri perlu memetakan potensi kerawanan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan menjelang tahun politik.

“Presiden juga mengingatkan TNI dan Polri untuk tidak melakukan politik praktis,” ucapnya.

Sebagaimana saya sampaikan pada Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024.

Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024, yang dihadiri oleh jajaran Kepolisian tingkat Pusat dan Daerah, di Jakarta, pada tanggal 27 September 2023 yang lalu.

Robert juga berpesan agar Jajaran Polri

1. Mendorong Peran Polri untuk aktif dan tegas dalam menangai kampanye yang berpotensi memprovokasi dan memecah belah masyarakat, terutama black campaign atau kampanye hitam.

2. Memetakan Potensi Konflik dan melakukan langkah proaktif dalam menangani kerawanan konflik Pemilu dan Pilkada 2024.

3. Menjaga, melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholders (penyelenggara, peserta dan masyarkat). Hak memilih harus terjamin dan dilindungi agar partisipasi pemilih tinggi.

4. Memperkuat sinergi dengan TNI, Satpol PP dan Satlinas dalam mengamankan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, terutama dalam pengamanan distribusi logistik pemilu pada daerah 3T.

Dengan adanya proyek perubahan akselerasi penanganan kerawanan Pemilu melalui kolaborasi pemerintah Daerah Maluku Utara.

Diharapkan dapat menjadi bagian dari solusi untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu tahun 2024 yang tertib dan aman.

Implementasi Krena Kie Raha  diharapkan dapat menjadi media kolaborasi penyelenggaraan Pemilu.

Antara Pemerintah Daerah Maluku Utara, TNI, dan POLRI, terutama untuk mengatasi persoalan dan kerawanan.

Termasuk potensi konflik dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara yang akan datang.

“Atas inisiatif atau gagasan ini, kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Kombes Pol. Hadi Wiyono, selaku Direktur Intelkam Polda Maluku Utara,” tandasnya mengakhiri. (*)