Memasuki Triwulan II Tahun 2024, Sejumlah Proyek di Pemprov Maluku Utara Belum Dilelang

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI- Hampir memasuki bulan awal triwulan II tahun anggaran 2024, proses lelang proyek di BPBJ Setda Provinsi Maluku Utara belum juga jalan.

Plt Kepala BPBJ Maluku Utara Abdul Farid Hasan beralasan, belum dibukanya lelang paket proyek di Pemprov karena seluruh kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum juga berjalan.

“Prinsipnya kami menunggu hasil dari OPD, kami BPBJ menunggu saja dari setiap OPD jika suda ada tetap kita akan laksanakan,” ucap dia, Jumat (22/3/2024) di Sofifi.

Menurutnya, selain terhambat di OPD alasan belum dibukanya lelang paket proyek karena pihaknya belum mengantongi Rencana Umum Pengadaan (RUP).

“Bisa saja keterlambatan ini terjadi karena Dokumen Pengadaan Anggaran (DPA) juga belum ada, termasuk APBD yang belum selesai di bahas,” ujarnya.

Lanjutnya, sebenarnya jika berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA), BPBJ bisa melaksanakan proses tender.

“Tapi yang ditakuti oleh pihak ketiga ketika sudah tender lantas pagunya tidak ada sudah tentu akan timbul masalah baru. Itu yang di takuti oleh pihak ketiga, sehingga terjadi keterlambatan,” jelasnya.

Baca juga: Total Utang Pemprov Maluku Utara Sebesar Rp 600 Miliar , Tapi Hanya Diakomir Rp 400 Miliar

Lebih jauh ia mengaku, apabila proses tender ini tidak segera jalan sudah tentu sangat mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap OPD, karena sudah jelas tahun berikutnya anggaran tersebut pasti berkurang.

“Saya yakin teknisnya ada di OPD seperti PUPR, Dikbud, DKP dan seterusnya, karena mereka yang lebih tahu batasan pelelangan DAK karena juknisnya mereka yang susun,” katanya.

Ia menambahkan, pihakya bahkan sudah mendapatkan informasi bahwa APBD 2024 akan disesuaikan kembali pasca evaluasi Kemendagri.

“Dan sekarang hasilnya bakal difinalisasikan. Prinsipnya BPBJ menunggu saja, jika ada perintah laksanakan tender maka kita lakukan,” pungkasnya.(*)