Kepala Desa Puao Halmahera Timur Dinilai Lakukan Penyalahgunaan ADD dan DD Selama 2 tahun

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Kepala Desa Puao, Kecamatan Wasile Tengah, Halmahera Timur, Steven Heri Senen dinilai tidak transparan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan Dana Desa (DD) selama dua tahun.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPD Desa Puao, Steventon Tuwo, Rabu (27/3/2024).

"Karena itu saya mewakili warga desa meminta kepada Inspektorat, Dinas PMD dan DPRD."

"Untuk memeriksa saudara Steven Heri Senen, karena uang-uang yang dipakai tidak transparan, "ungkapnya.

Baca juga: Lewat Pasar Murah, Kejari Gandeng Dinas Perindagkop Morotai Subsidikan Harga Sejumlah Komoditi

Pasalnya ditemukan beberapa program fisik tidak terealisasi berdarah RAB.

Pertama, bantuan perahu pambot yang diperuntukkan bagai kelompok nelayan.

Diantaranya Kelompok Jojilao Rp 31.080.000, Gahino Rp 18.315.000 dan Kelompok Torofugu Rp 71.493.000.

Kedua, salah gunakan belanjar jaring giop bekas di Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Timur.

Dengan menggunakan DD tahun 2023 sebesar Rp 30.000.000, ternyata biaya jaring giop sebesar Rp 105.248.000.

Ketiga, bantuan seng gelombang tidak sesuai dengan RAB yang di sepakati.

Di RAB per kepala keluarga (KK) 70 lembar, namun yang diberikan tidak sampai jumlah tersebut.

Keempat, pengadaan 2000 bibit pohon pala, namun yang dibelanjakan tidak sesuai RAB.

Diperkirakan hanyan 1000 bibit pohon pala, menggunakan anggaran DD tahun 2023.

Kelima, pembangunan jalan setapak tidak sesuai berdasarkan RAB dengan volume panjang 255 meter.

Di RT 03 dengan anggran DD tahun 2023 Rp 92.200.000, namun yang dibangun hanya sekitar 84 meter.

Keenam, dana Covid-19 di Desa Puao tahun 2022 sebesar Rp 82.801.040 tidak dibelanjakan secara keseluruhan.

Namun hanya 1 item kegiatan, yakni pengadaan tempat air cuci tangan Arizona sebesar Rp 54,600 000.

Ketujuh, tidak ada pembayaran Beasiswa BLT Desa Puao tahun 2022 kepada 3 orang.

Yakni Sarlia Suasa, Yubelharis Leonard Ose dan Kifly Senen selama 1 tahun sebesar Rp 10.800.000.

Kedelapan, anggaran PKK tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 10.000.000 tidak dibelanjakan oleh Pemdas.

"Yang bersangkutan terkesan menutupi semua hal, yang menyangkut anggaran desa."

"Jadi masih ada beberapa masalah lain yang tidak terlepas dari program desa."

"Bahkan dia tidak membelajakan dana pembuatan Profil Desa Puao sebesar Rp 20.000.000, "bebernya.

Baca juga: Kerja-kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Halmahera Timur Diapresiasi

"Ada juga pengaadan giop 1 paket, dengan menggunakan DD tahun anggran 2023 sebesar Rp 245.248.000."

"Tapi giop 1 paket itu sudah di tarik pembuat perahu ke Halmahera Utara karena masih ada utang sebesar Rp 27.000.000."

"Karenanya saya berharap Inspektorat, Dinas PMD dan DPRD Halmahera Timur mau menindaklanjuti, "tandasnya. (*)