Persiapan Hadapi Sengketa Pilkada 2024, Bawaslu Halmahera Selatan Malut Rakor Bersama Parpol

Olehnya itu, Tabrid menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya pasal 146 yang mengatur kewenangan penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

Dia pun berharap agar semua jajaran penyelenggara Pilkada, lebih memahami teknis penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Indeks kerawanan di Divisi Sengketa diprediksi akan meningkat mulai Agustus, saat pencalonan dimulai, untuk itu pentingnya memahami syarat calon yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan putusan Mahkamah Agung terkait syarat usia calon,"

"Verifikasi administrasi dan faktual mengenai syarat calon juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan dengan cermat,” jelasnya.

Baca juga: Kantor Bahasa Maluku Utara Gelar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, Libatkan Siswa Hingga Jurnalis

Tabrid menggaris bawahi pentingnya kesiapan dan pengetahuan yang lebih baik dalam menangani pencalonan.

Menurutnya, Bawaslu bertugas memastikan verifikasi faktual berjalan dengan baik untuk menghindari potensi gugatan dari peserta Pemilu.
 
“Jadi pentingnya mamastikan pendidikan minimal SMA bagi calon, sebagaimana diatur dalam juknis PKPU," ucapnya. (*)