Pemprov Maluku Utara Optimalkan Data Survei Pertanian untuk Kebijakan Strategis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024 yang dirilis BPS Maluku Utara, menjadi acuan bagi Pemprov Provinsi Maluku Utara dalam menentukan kebijakan strategis di sektor pertanian.

Dalam acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Sensus Pertanian 2023 di Gamalama Ballroom Bella Hotel, Senin (28/10/2024), Asisten II Bidang Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari, mewakili Pj Gubernur Maluku Utara, menyampaikan harapan besar terhadap data tersebut.

Sri Haryanti menyatakan bahwa data ekonomi pertanian sangat dibutuhkan, untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.

Informasi penting yang dihasilkan dari data SEP mencakup karakteristik, pendapatan, pengeluaran, akses keuangan, asuransi, pemasaran, dan indikator pertanian berkelanjutan.

Baca juga: Diskon Tambah Daya dalam Rangka Hari Listrik Nasional ke 79, Tinggal 3 Hari Lagi

"Pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di Maluku Utara sangat bergantung pada data berkualitas di sektor pertanian, mengingat lebih dari separuh penduduk provinsi ini menggantungkan hidup pada sektor pertanian," ujarnya. 

Sri Haryanti mencatat bahwa sektor pertanian menyumbang sekitar 12,77 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara, dengan nilai kontribusi mencapai Rp 10,87 triliun pada tahun 2023, menjadikannya sektor ketiga terbesar setelah industri pengolahan dan pertambangan.

Fokus Kebijakan dan Program Strategis Berdasarkan Data

Dalam laporan yang sama, BPS Malut mencatat 153.790 petani di provinsi ini, dengan subsektor perkebunan sebagai yang terbesar, melibatkan 131.220 petani.

Komoditas utama yang diusahakan adalah kelapa, pala, dan cengkeh, yang menjadi andalan ekonomi bagi mayoritas petani di Maluku Utara. 

Survei Ekonomi Pertanian 2024 yang dilaksanakan pada bulan Juni lalu berfokus pada struktur ongkos dan pendapatan petani.

Data ini, kata Sri Haryanti, sangat penting untuk merencanakan kebijakan berbasis kebutuhan dan potensi sektor pertanian di daerah. 

"Dengan data ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat merancang program yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani, "tambahnya.

Kolaborasi Lintas Instansi untuk Wujudkan Satu Data Pertanian

Sri Haryanti juga mengapresiasi peran BPS yang melibatkan OPD terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam proses pengumpulan data melalui Sensus Pertanian 2023 dan SEP 2024.

"Koordinasi lintas sektoral sangat diperlukan agar tercipta Satu Data Pertanian yang akurat, mutakhir, dan terpadu, "tegasnya.

Baca juga: Tak Pakai Helm Jadi Pelanggaran Terbanyak Selama Operasi Zebra 2024 di Taliabu Maluku Utara