Akademisi Unipas Morotai Sebut Rencana Kepala Daerah Dipilih DPR Merupakan Skenario Partai Penguasa

Karena menurutnya lagi, kedaulatan rakyat itu nyata adanya, rakyat atau masyarakat berhak untuk menentukan siapa pemimpin atau siapa kepala daerahnya.

Dan karena itu, sebetulnya Demokrasi langsung ini, atau Demokrasi berjalan sejak reformasi bergulir, Kepala Daerah dipimpin bahkan presiden, sampai dengan Level daerah-daerah itu, dipilih oleh rakyat secara langsung itu sebetulnya sudah bagus.

Problem itu kata Parto, ada pada infrastruktur politik, jadi ada pada partai politik yang harus lebih kompeten untuk memastikan, setiap kadersnya yang harus maju itu kaders yang benar-benar kompeten, dan tidak ada dasar karena dia punya modal saja.

Sehingga orang yang, memang juga bukan kaders partai semestinya, itu juga bisa lompat jendela langsung menjadi calon kepala daerah itu yang selama ini terjadi.

"Hemat saya, yang dilakukan ke depan dalam rangka memastikan Demokrasi berkualitas atau tidak berkualitas itu adalah, teman-teman di Partai politik harus benar-benar konsisten dan istiqomah menjalankan fungsi-fungsi partai politiknya."

"Mulia dari pendidikan politik, komunikasi, rekrutmen dan lainnya, itu menjadi penting."

"Mengapa penting karena hanya lewat instrumen partai lah, sebetulnya kaders-kaders pemimpin itu bisa dipersiapkan, "tegasnya.

Baca juga: Gaji Tak Kunjung Dibayar, Ini Tuntutan Ratusan PPPK ke Pemkab Morotai

"Kemudian berikut bahwa wacana ini adalah sebetulnya, hemat saya dibidik untuk kepentingan Pemilu berikut."

"Dan saya kira ini adalah soal-soal yang sangat berdimensikan untuk tukar tambah."

"Saya sebetulnya juga menyesalkan kalau ada pikiran untuk mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ini, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota itu ke DPR itu, karena saya menduga bahwa ini bagian dari skenario partai-partai penguasa yang hari ini berkuasa untuk kepentingan memastikan atau mengukuhkan posisi politiknya di Pemilu yang akan datang saya kira begitu, "pungkasnya. (*)