Begini Respon Akademisi Unibrah Tidore Soal Pernyataan Prabowo Ingin Pilkada Melalui DPRD

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus dilakukan oleh DPRD, kini memantik reaksi publik.

Diketahui, pengusulan ini disampaikan Prbowo Subianto karena setiap momen Pilkada sering menelan biaya mahal jika memakai sistem pemilihan langsung.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan negara bisa menghemat triliunan rupiah, jika Pilkada dilakukan oleh DPRD.

Yang mana anggaran tersebut, kata dia, bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Akademisi Unipas Morotai Sebut Rencana Kepala Daerah Dipilih DPR Merupakan Skenario Partai Penguasa

Menyikapi hal ini, Akademisi Universitas Bumi Hijrah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara Isra Muksin menerangkan.

Jika dilihat dari sisi efektifitas dan efesiensi pengelolaan anggaran, maka pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD menjadi solusi jangka pendek.

"Karena output dari Pilkada adalah kesejahteraan masyarakat, bagaimana kita berbicara soal kesejahteraan, sementara anggarannya sering dipakai habis untuk pemilihan kepala daerah. Nah ini yang perhatlan" ujarnya kepada Tribunternate Senin, (16/12/2024).

Kemudian lanjut dia, mungkin menjadi satu konsekuensi logis jika masyarakat itu harus terlibat langsung dalam proses Demokrasi

Namun perlu di kaji ulang secara akademik karena dengan adanya keterlibatan masyarakat, justru malah memiliki potensi konflik yang cukup besar di tengah masyarakat.

Kemudian dengan adanya pemilihan langsung ini Indeks kerawanan Pemilu, baik itu Ras, Agama, dan konflik lainnya ini cukup tinggi. 

Dengan alasan ini lah dia berpendapat pilkada ini dipilih oleh DPRD, tapi ada syaratnya. Dimana ketika DPRD memilih, perlu adanya pengawasan ketat oleh pihak Keamanan (Polisi), KPK, dan Kejaksaan. Hal itu dilakukan untuk menjaga potensi politik uang di lingkup DPRD.

Baca juga: Akademisi Unipas Morotai Sebut Rencana Kepala Daerah Dipilih DPR Merupakan Skenario Partai Penguasa

"Keterlibatan mereka ini penting, sebagai langkah ikhtiar. Misalkan saat tahapan pilkada berlangsung, semua anggota DPRD perlu diawasi dengan ketat, mulai dari penyadapan Handphone, pengawasan di ruang kerja, di rumah dan tempat dimana saja perlu diawasi" tuturnya

Sehingga, kualitas Demokrasi dapat terjaga terlebih prodak kepemimpinan itu yang perlu di jaga.

"Mungkin itu yang menjadi pokok penting, dimana pemilihan kepala daerah ini tak lagi ada tendesi politik uang, mau pun konflik sosial" imbuhnya menutup. (*)