Sofifi
2 Mega Proyek di Maluku Utara Dilanjutkan, di Antaranya Pembangunan Bandara Loleo di Tidore
Pembangunan Bandara Loleo di Tidore diharapkan dapat meningkatkan konektivitas daerah, memperkuat infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Munawir Taoeda
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemrov Maluku Utara kembali melanjutkan dua proyek infrastruktur besar, yakni pembangunan Bandara Loleo di Kota Tidore Kepulauan dan Pelabuhan Peti Kemas di Halmahera Barat.
Kedua proyek ini merupakan warisan dari masa pemerintahan mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan Wakil Gubernur Maluku Utara M Al Yasin Ali.
Kepala Bappeda Maluku Utara Sarmin S Adam mengungkapkan, pembangunan Bandara Loleo saat ini telah memasuki tahap pembebasan lahan dan pembersihan lokasi (land clearing).
Adapun lahan yang dibutuhkan untuk bandara ini mencapai 400 hektare, dengan 200 hektare di antaranya telah dibebaskan.
Baca juga: Panen Perdana Tanaman Hidroponik di Ternate untuk Ketahanan Pangan
Pembangunan Bandara Loleo diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp7,6 triliun.
"Kami berharap proyek Bandara Loleo dapat dilanjutkan, karena fondasi awalnya sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya."
"Namun, kami perlu memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), "ujar Sarmin, Rabu (22/1/2025) di Sofifi.
Sarmin menambahkan, hingga saat ini, Bandara Loleo belum tercantum secara tegas dalam RPJMN maupun Rencana Kerja Kementerian Perhubungan.
Meski demikian, rapat koordinasi antara pihaknya dan Pemkab Halmahera Tengah baru-baru ini membahas rencana tiga bandara baru di Maluku Utara, yaitu Bandara Loleo, Bandara Weda dan Bandara Taliabu.
"Bandara Taliabu menjadi prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas dan membantu daerah tersebut keluar dari status daerah tertinggal. Hal ini akan ditindaklanjuti dalam rapat teknis mendatang, "jelasnya.
Sementara itu, proyek pembangunan pelabuhan peti kemas yang direncanakan di Desa Mutui, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat masih dalam tahap revisi.
Pemprov Maluku Utara akan mengevaluasi urgensi kebutuhan daerah terkait infrastruktur ini.
"Prinsipnya, pondasi awal sudah ada, sehingga kami berharap proyek ini dapat dilanjutkan."
"Namun, dokumen perencanaan di tingkat daerah harus sinkron dengan dokumen perencanaan nasional, seperti RPJMN dan RPJPN, "ungkap Sarmin.
Ia juga menjelaskan, pembangunan Pelabuhan Peti Kemas membutuhkan lahan seluas 385 hektare.
| DPRD Maluku Utara Tinjau Pagar SMK N 2 Tidore yang Ambruk: Segera Usulkan Perbaikan |
|
|---|
| Pj Gubernur Maluku Utara Minta Seluruh OPD Siap Hadapi Transisi Pemerintahan |
|
|---|
| Kondisi Panti Asuhan PSAA Budi Sentosa di Ternate Memprihatinkan, Zen Kasim : Akan Direnovasi |
|
|---|
| BPKAD Warning 7 OPD di Pemprov Maluku Utara yang Belum Serahkan Laporan Keuangan |
|
|---|
| Akademisi Maluku Utara Dorong Seleksi Terbuka dalam Pembentukan Kabinet Sherly Laos - Sarbin Sehe |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.