Warga Protes Kebijakan Pemerataan Kuota Minyak Tanah per Pangkalan di Halmahera Timur

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Warga protes kebijakan pemerataan kuota minyak tanah per pangkalan di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Itu disampaikan seorang warga Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba bernama Arifin, pada Rabu (29/1/2025).

Dikatakan, pemerataan memang harus dilakukan, namun sebelum dilakukan, OPD terkait lebih dulu mengecek jumlah serapan minyak tanah tiap pangkalan.

"Pak Kadis Perindagkop harus kantongi data, atau semacam kesepakatan bersama pemilik pangkal minyak."

Baca juga: Komisi II DPRD Halmahera Timur Geram karena Ricko Dibeturu Berhalangan Hadiri RDP Pelayanan Publik

"Jangan tiba-tiba mau buat kebijakan (pemerataan), tapi tidak ada kepastian (kuota), "katanya.

Lanjutnya, jika dilakukan pemerataan minyak tanah, maka tidak harus ada penambahan pangkalan baru.

Dan jika dilakukan pencocokan (kuota), diharapkan pihak Dinas Perindagkop benar-benar berlaku adil.

Baca juga: Komisi II DPRD Halmahera Timur Geram karena Ricko Dibeturu Berhalangan Hadiri RDP Pelayanan Publik

"Jangan sampaikan ke publik soal pemerataan, kalau masih mencari kecocokan kuota per pangkala, itu konyol."

"Berharap pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan, yang tidak menyulitkan warga, "tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Perindagkop Halmahera Timur Ricko Dibeturu belum merespon panggilan telepon TribunTernate.com. (*)