Bahas Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa 2025, Sekda Tidore : Butuh Banyak SDM

TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE- Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore, Maluku Utara akan terus melakukan peningkatan kompetensi bagi pengadaan barang jasa.

Hal tersebut disampaikan Sekda Tidore Ismail Dukomalamo saat memimpin pertemuan bersama Pejabat pembuat komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Kemudian Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pengadaan barang jasa, di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore, Senin (17/2/2025).

Baca juga: Tingkatkan Pemahaman JKN, BPJS Kesehatan Gelar Sosialisasi untuk Pegawai PPPK Disdik Kota Ternate

Pertemuan itu membahas terkait dengan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

Ismail Dukomalamo mengatakan, setelah melakukan koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa(LKPP) Pemkot Tidore masih diberikan kelonggaran terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sehingga pada Tahun 2026, Pemkot Tidore sudah harus memiliki banyak SDM untuk melakukan pengadaan barang jasa.

“Saya berharap Tidore Kepulauan harus memiliki banyak SDM terkait dengan pengadaan barang jasa, agar tidak mengalami ketinggalan dari kabupaten/Kota lain."

Baca juga: Pemkot Ternate dan BPJS Kesehatan Perkuat Komitmen Layanan JKN

"Karena saya yakin dan percaya bahwa Tidore memiliki banyak ASN yang telah memiliki sertifikasi lisensi pengadaan barang dan jasa," kata Ismail.

Ismail juga menegaskan seluruh pimpinan OPD, Kepala Bagian, PPK maupun bendahara agar terus meningkatkan kompetensi terkait dengan pengadaan barang jasa.

Sementara itu, Kepala BPBJ Setda Tidore, Wahid Saraha, mengatakan bahwa jabatan fungsional pengadaan barang jasa sangat penting bagi setiap OPD.

“Saat ini Kota Tidore Kepulauan memiliki 13 kuota formasi jabatan fungsional pengadaan barang jasa yang sudah mendapat rekomendasi oleh LKPP dan persetujuan Menpan."

Baca juga: BPJS Kesehatan Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Ibu

"Sehingga saat ini nantinya akan terisi 6 ASN di bagian UKPBJ Setda yang akan mengikuti Ukom tersebut, jadi masih tersisa 7 kuota lagi untuk ukom jabatan fungsional pengadaan barang jasa," kata Wahid.

Wahid juga menambahkan, persoalan pengadaan barang dan jasa ini jangan menganggap tidak penting, namun terus dipelajari.

“Saya mengharapkan 7 kuota diseriusi oleh OPD mana saja yang benar-benar mau mengetahui tentang pengadaan," tandas Wahid. (*)