Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Pejabat Eselon II Pemprov Bakal Dirotasi, Komisi I DPRD Malut Bilang Begini

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos , menegaskan komitmennya merotasi sejumlah pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
zoom-inlihat foto Pejabat Eselon II Pemprov Bakal Dirotasi, Komisi I DPRD Malut Bilang Begini
Dok: Biro Adpim Setda Pemprov Malut
ROTASI - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos. Rotasi jabatan eselon II di lingkup Pemprov Maluku Utara siap dilakukan, Sabtu (22/3/2025).

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos , menegaskan komitmennya merotasi sejumlah pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut.

“Soal rotasi dan pergantian 36 jabatan eselon II yang telah mengikuti Uji Kompetensi,, saya akan mempublikasikannya setelah surat persetujuan dari BKN sudah ada,” ujar Sherly Laos, Sabtu (22/3/2025).

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, menegaskan bahwa dalam proses evaluasi ini, seluruh aspek teknis harus dipertimbangkan secara matang agar tidak terjadi cacat prosedural.

Baca juga: Buka Pasar Murah, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Sosialisasikan Program Mudik Bersubsidi

Selain itu, Nazla juga menekankan evaluasi harus dilakukan secara adil dan objektif, baik terhadap pejabat yang memiliki permasalahan maupun yang tidak.

"Saya tidak dalam kapasitas untuk memvonis siapa pimpinan OPD saat ini yang bermasalah. Namun, evaluasi harus dilakukan dengan baik dan mengawasi secara ketat. Gubernur juga masih baru, sehingga dalam memilih pengemudi, ia harus sangat berhati-hati," jelasnya.

Meskipun mendukung rencana rotasi ini, Nazlatan berharap Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mempertimbangkan rekam jejak dan pengalaman kerja setiap pejabat sebelum mengevaluasi.

Baca juga: Perjalanan Dinas DPRD Halmahera Selatan Dipangkas 50 Persen, Pokir Tak Disentuh

"Kalau Gubernur bisa melihat secara objektif, maka pasti bisa menentukan siapa yang memang perlu dievaluasi."

"Evaluasi itu penting, tapi tidak semua pejabat harus diganti. Yang dianggap baik belum tentu terbaik, dan yang dianggap buruk belum tentu tidak bisa diperbaiki," tegasnya.

Politisi Gerindra ini juga menegaskan, bahwa Komisi I DPRD Malut mendukung penuh kebijakan rotasi ini, asalkan dilakukan dengan mekanisme yang tepat dan sesuai prosedur. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved