Timses Dianggap Obrak-abrik Pemerintahan, DPRD Morotai: Hentikan Dendam Politik

TRIBUNTERNATE.COM, MOROTAI - Kebijakan Pemkab Pulau Morotai, Maluku Utara di masa kepemimpinan Rusli Sibua dan Rio Christian Pawane terkait mutasi jabatan dikritik.

Kritikan itu disampaikan Anggota DPRD Pulau Morotai M Djohor Boleu pada saat rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Pulau Morotai T.A 2024, Rabu (4/6/2025).

Menurut politisi Hanura ini, mutasi sudah tentu dilakukan oleh masa kepemimpinan baru, namun harusnya melalui mekanik juga memikirkan dampaknya, karena mutasi bukan hanya dilakukan di OPD melainkan juga hingga pada pemerintah setingkat desa.

"Terutama di dinas pendidikan dan kesehatan. Karena menurut pengkajian kami, mutasi yang kemudian dilakukan saat ini tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, maka saya ingin sampaikan sebagai catatan kita, jangan sampai kebijakan mutasi berdampak pada indeks keharmonisan seluruh warga, "tegasnya.

Baca juga: Bupati Halmahera Selatan Respon Dugaan Penggelapan Sisa Dana Huntap

"Karena jika ini masih tetap dilakukan secara berkelanjutan maka dendam ini akan terbangun bukan pada persoalan pada antara rakyat dan kekuasaan tetapi antara pendukung dan pendukung. Sehinga sikap memperkotak-kotakan pendukung sudah harus dihentikan, "sambungnya.

Djohor menilai, Tim sukses Bupati dan Wakil Bupati hingga kini masih saja mengobrak-abrik soal mutasi dari pemerintahan sampai pada tingkat desa.

"Nah saat ini di Morotai hal itu tidak terjadi, sehingga soal intimidasi antar pendukung ini masih tetap terjadi."

"Saya cukup kesal jika pemerintah saat ini tidak menghargai proses demokrasi yang kemudian lahir di desa desa, terutama BPD adalah hasil dari pada proses demokrasi yang sah, "tegasnya lagi.

Hal yang hampir sama juga diutarakan salah satu anggota DPRD dari partai Gerindra, Julkarnain Pina.

Menurut Julkarnain, pemerintah Rusli-Rio dengan Visi, Morotai Adil, unggul dan sejahtera, baginya tidak sesuai yang diharapkan.

"Saya ingin menegaskan dalam fisi morotai unggul, morotai adil, dan morotai sejahtera, saya kira dalam dinamika yang terjadi ini faktanya tidak sama sekali itu terjadi,"katanya.

Kata dia, ketika kemudian selesai proses pilkada proses demokrasi itu telah selesai dilaksanakan kemudian bupati dan wakil bupati telah dilantik, maka menurutnya, tim-timnya di desa itu tidak lagi mencampuri sampai pada hal hal Subtansi.

"Mohon maaf saya harus bilang bahwa masa tim didesa mohon maaf tidak bermaksud untuk mengucilkan tetapi ada yang tidak lulus SMA tetapi mengatur sampai pada hal hal birokrasi,"

"Anehnya di beberapa desa yang kita temui mereka kemudian suda membuat SK dan diserahkan ke kepala desa untuk ditandatangani, dalam rangka pergantian perangkat desa atau aparatur desa ini sangat keliru,"katanya lagi.

Pasukan Presiden Prabowo Subianto ini juga, menyesali keputusan Bupati terkait dengan pemberhentian 11 Kepala Desa yang dianggap terlalu dini.