Temui Jajaran Bappenas, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Bahas Percepatan 3 Hal Ini

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menggelar pertemuan strategis bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Pertemuan ini menjadi forum penting membahas langkah percepatan pembangunan infrastruktur, membuka ruang investasi produktif, dan mengoptimalkan potensi lokal Maluku Utara dalam kerangka pembangunan nasional.

Pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjembatani agenda pembangunan nasional dengan kekuatan dan kebutuhan wilayah.

Baca juga: Keluhkan Distribusi Minyak Tanah, Warga Ternate Minta Penataan Administrasi Pangkalan Diperbaiki

Menteri PPN Rachmat Pambudi menegaskan komitmen Bappenas untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku Utara.

“Tidak ada yang tidak mungkin. Negara yang nyaris tanpa sumber daya saja bisa maju. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memajukan infrastruktur di Maluku Utara,” tegasnya.

Sherly Laos menyambut positif sinyal kuat perhatian Bappenas terhadap Maluku Utara.

Ia menegaskan kesiapan provinsi ini untuk masuk dalam arsitektur pembangunan nasional yang lebih terintegrasi, dengan kolaborasi erat bersama Bappenas di setiap dokumen perencanaan hingga pelaksanaan program strategis.

“Maluku Utara siap menjadi bagian penting dalam ekosistem pembangunan nasional. Kami menyambut baik dukungan Bappenas dan berharap sumber daya perencana nasional dapat berkolaborasi aktif dengan daerah,” ujar Sherly.

Isu infrastruktur dasar, seperti air bersih, akses transportasi laut dan udara, hingga penguatan energi terbarukan, menjadi fokus utama diskusi.

Deputi Infrastruktur, Abdul Malik Sadat, menyoroti tantangan layanan dasar dan mendorong optimalisasi dana reklamasi tambang melalui skema kemitraan dengan sektor swasta.

Dalam hal pembiayaan, Wamen PPN Febrian Ruddyard mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber dana.

“Problem utamanya adalah finansial. Harus ada dukungan non-APBN seperti hibah dari industri bioteknologi, dan tata kelola keuangan daerah yang sehat,” ujarnya.

Baca juga: RSUD Chasan Boesoerie Maluku Utara Rugi Rp1,5 Miliar, Alwia Assagaf Beber Penyebabnya

Sementara itu, Deputi Pengembangan Kewilayahan, Medrilzam, mendorong agar potensi wisata Maluku Utara diusulkan masuk dalam revisi Perpres Destinasi Pariwisata Prioritas, guna mengintegrasikan kawasan Malut–Wakatobi–Bali sebagai poros wisata maritim nasional.

Para penasihat menteri juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola fiskal daerah, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan SDM, serta peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi.

“Pesan Presiden jelas: jangan hanya berharap dari APBN. Buka panggung selebar-lebarnya untuk investasi swasta,” ujar Penasihat Menteri, M. Noor Marzuki. (*)