DPRD Halmahera Selatan
DPRD Halmahera Selatan Dorong PDAM Evaluasi Total Tarif Air Bersih di Obi
"Mutu pelayanan harus jadi prioritas. Jangan cuma naikkan tarif, tapi distribusi tersendat, "kata anggota DPRD Halmahera Selatan M Saleh Nijar
Penulis: Nurhidayat Hi Gani | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Keluhan warga terkait mahalnya tarif air bersih di Kecamatan Obi mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara M Saleh Nijar.
Legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IV ini mendorong PDAM melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap kebijakan tarif air yang mengacu pada Keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor 186 tahun 2022.
Keputusan tersebut menetapkan struktur tarif PDAM, termasuk besaran tarif dasar, beban tetap, golongan pelanggan, serta penghitungan tarif berdasarkan blok konsumsi atau tingkat pemakaian air.
"PDAM tidak bisa hanya mengacu pada peraturan di atas meja. Mereka harus turun ke lapangan, temui langsung warga dan pastikan di mana letak persoalannya, "katanya, Jumat (13/6/2025).
Baca juga: Satu Personelnya Dipecat, Ini Pesan Kapolres Taliabu AKBP Adnan Wahyu
Menurut M Saleh, banyak masyarakat dari desa-desa di Kecamatan Obi, belum mendapatkan informasi memadai terkait penetapan tarif air bersih berdasarkan keputusan Bupati tersebut.
Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat merasa dibebani tarif yang tidak mereka pahami dasar hukumnya.
"Sosialisasi itu wajib. Jangan sampai peraturan hanya jadi alat legitimasi menaikkan tarif, tapi warga dibiarkan bertanya-tanya."
"Masyarakat punya hak tahu secara transparan bagaimana tarif ditentukan, apa klasifikasi pelanggannya, dan berapa kontribusi daerah, "tegasnya.
Politisi PKB ini juga menyoroti kualitas layanan PDAM yang belum sampai ke sejumlah titik di wilayah kepulauan seperti Obi.
Ia menilai tidak adil jika tarif dinaikkan, sementara layanan air bersih masih tidak merata dan sering bermasalah.
"Kita setuju air harus dikelola profesional, tapi jangan jadikan rakyat korban kebijakan yang tidak dikontrol, "sesalnya.
Baca juga: Innalillahiwainnailaihirojiun, Ayah Mantan Bupati Halmahera Selatan Bahrain Kasuba Tutup Usia
"Mutu pelayanan harus jadi prioritas. Jangan cuma naikkan tarif, tapi distribusi tersendat, tekanan air lemah, bahkan kualitas air masih dipertanyakan,” sambung dia.
Karenanya DPRD Halmahera Selatan akan memanggil manajemen PDAM untuk meminta klarifikasi, serta mendorong agar evaluasi internal dilakukan secara terbuka dan melibatkan perwakilan masyarakat.
"Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal keadilan dan hak dasar warga. Pemerintah daerah dan PDAM harus hadir bukan sebagai pengelola, tapi pelayan masyarakat, "tandasnya. (*)
Respons DPRD Halmahera Selatan Soal Rp 18,5 Miliar untuk Pembangunan Masjid Agung Alkhairaat |
![]() |
---|
Komisi II DPRD Halmahera Selatan Ungkap Penyebab Penerimaan PAD Diskoperindag Jongkok |
![]() |
---|
Tak Kunjung Direnovasi, Kondisi Kantor DPRD Halmahera Selatan Makin Parah |
![]() |
---|
Serapan Anggaran Sejumlah OPD Mitra Kerja Komisi III DPRD Halmahera Selatan di Bawah 50 Persen |
![]() |
---|
Sejumlah OPD Terlambat Ajukan Lelang Proyek, DPRD Halmahera Selatan: Perencanaan Lemah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.