Pemprov Malut
Bantuan ke 7 Daerah di Maluku Utara Tak Sama Besar, Wamen Transmigrasi Viva Yoga Bilang Begini
"Indikator utamanya adalah kebutuhan dari pemerintah daerah, "ungkap Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi
Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Kementerian Transmigrasi memberikan bantuan dengan nilai yang bervariasi kepada tujuh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Perbedaan nilai bantuan ini dijelaskan langsung Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi usai rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemprov maluku Utara di Ballroom Hotel Bela, Ternate, Selasa (15/7/2025).
Menurut Viva, bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan riil di setiap daerah, terutama menyangkut aspek dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
"Indikator utamanya adalah kebutuhan dari pemerintah daerah. Misalnya, untuk sanitasi dan renovasi sekolah-sekolah di kawasan transmigrasi yang memang sangat membutuhkan perhatian, "katanya.
Baca juga: Pemerintah Pusat Pastikan Aktivitas Tambang di Maluju Utara Tak Ganggu Kawasan Transmigrasi
Meski begitu, Viva menegaskan, upaya pengembangan kawasan transmigrasi akan terus dilakukan secara berkelanjutan.

Termasuk melalui program-program yang bersifat inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.
"Kami akan terus melakukan perubahan-perubahan program. Di Kementerian Transmigrasi, kita bisa bantu buka jalan, bangun jalan 10 kilometer pun bisa atau membangun peternakan membeli sapi dan sebagainya, "jelas Viva Yoga.
Namun, Viva menambahkan, saat ini pengelolaan infrastruktur besar dialihkan ke kementerian terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Untuk infrastruktur besar sekarang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sementara pengembangan pertanian skala besar ditangani oleh Kementerian Pertanian, "ujarnya.
Ia menegaskan lagi, dalam Kabinet Merah Putih, seluruh kementerian telah menjalin koordinasi dan sinkronisasi program, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.
"Program transmigrasi sekarang dibangun secara kolaboratif. Misalnya, di satu kawasan transmigrasi, Kementerian PU membangun jalan, Kementerian Pertanian mengurus sektor pertanian dan kementerian lain ikut serta sesuai kebutuhan, "tandas Viva Yoga.
Dikehui, rincian Dana untuk Setiap Kabupaten/Kota:
Pulau Morotai: Rp 8.647.020.000
Halmahera Timur (Haltim): Rp 2.594.000.000
Halmahera Selatan (Halsel): Rp 4.587.020.000
Halmahera Tengah (Halteng): Rp 11.829.005.000
Baca juga: 2 Tips untuk Ramaikan Pasar Rakyat Jiko Mobon Halmahera Timur Menurut Ricko Dibeturu
Halmahera Utara (Halut): Rp 4.911.020.000
Kepulauan Sula: Rp 1.297.020.000
Kota Tidore Kepulauan: Rp 1.457.020.000. (*)
6 Kebijakan Prioritas yang Tertuang Dalam RPBD Maluku Utara 2025-2029 |
![]() |
---|
Sarbin Sehe Tinjau Lahan Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda di Desa Taba Damai Halmahera Barat |
![]() |
---|
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Soroti Rp 5,7 Miliar Anggaran Tanpa SPJ |
![]() |
---|
Terkait Hal Ini Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Bakal Ganti Pejabat Eselon II |
![]() |
---|
Sherly Laos Janji Evaluasi Pejabat yang Terlibat Suap di Era Gubernur Maluku Utara Sebelumnya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.