Dinas Pertanian Maluku Utara Dorong Perencanaan Berbasis Wilayah dan Komoditas Unggulan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Dalam rangka menyusun rencana pembangunan pertanian Maluku Utara tahun 2026.

Dinas Pertanian Maluku Utara menggelar Musrenbangtan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian), Rabu (23/7/2025).

Plt Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara Anwar Husen menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan pertanian yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Semua pihak yang terlibat dalam ekosistem pertanian turut dilibatkan, mulai dari Balai Wilayah Sungai (BWS) yang bertugas menyiapkan sistem irigasi, Badan Pusat Statistik yang menyediakan data pembanding, hingga BRIN yang fokus pada sains dan teknologi pertanian, "ujar Anwar, Rabu (23/7/2025).

Baca juga: Penyebab Pegawai Pemkab Taliabu Belum Terima TPP Sejak 2023

Tak hanya itu, sinergi juga melibatkan Bappeda Maluku Utara yang bertanggung jawab pada sinkronisasi program pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang.

Dukungan politik dari Komisi II DPRD juga dinilai krusial, dalam memperkuat komitmen legislatif terhadap ketahanan pangan.

Telur dan Daging

Dalam forum tersebut, Anwar menekankan bahwa arah pembangunan pertanian Malut harus fokus pada pencapaian ketahanan pangan, bukan hanya beras, tapi juga hortikultura, daging, dan telur.

"Kita tidak boleh lagi bergantung pada pasokan telur dari luar Maluku Utara, "tegas Anwar

Sebagai solusi, Pemprov menggandeng PT DAFRA, perusahaan nasional yang bergerak di bidang produksi ayam, telur dan pakan ternak.

Dinas Pertanian menegaskan bahwa pengembangan komoditas akan berbasis pada karakteristik wilayah masing-masing kabupaten/kota, misalnya:

Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula difokuskan pada sektor perkebunan seperti kelapa, cengkeh, dan jambu mete.

Halmahera Tengah, Timur, Selatan dan Utara serta Pulau Morotai memiliki potensi kuat di sektor padi sawah.

Kota Tidore dan Kota Ternate didorong dalam pengembangan rempah-rempah dan hortikultura, mengingat akses pasar yang langsung ke pusat distribusi besar di Ternate.

"Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Tidak adil jika memaksakan semua wilayah menanam komoditas yang sama."