Pemprov Maluku Utara Gelar Bimtek Prognosa Neraca Pangan 2025

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI— Dinas Pangan Maluku Utara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Tahun 2025, di Penginapan Yusmar, Sofifi, Jumat (23/7/2025).

Bimtek ini menjadi langkah strategis Pemprov Maluku Utara, dalam menjawab tantangan ketahanan pangan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Maluku Utara, Kadri La Etje, menekankan pentingnya menyamakan persepsi dalam penyediaan data proyeksi ketersediaan, dan kebutuhan pangan sebagai dasar perencanaan yang akurat.

Baca juga: Pesta Miras, Enam Remaja di Ternate Ditangkap Polisi

Dalam sambutannya, Kadri La Etje menyampaikan dampak dinamika geopolitik global menyebabkan hambatan distribusi pangan antarnegara, sehingga memicu kenaikan harga pangan secara signifikan.

Belum lagi, ancaman perubahan iklim yang turut mempengaruhi produksi pangan baik di level nasional maupun daerah.

“Produksi pangan yang tidak merata antar waktu dan wilayah menjadi penyebab utama fluktuasi serta disparitas harga. Ini perlu dijawab dengan kebijakan yang berbasis data akurat,” ujar Kadri.

Kata Kadri, Dinas Pangan memiliki tanggung jawab utama dalam menyajikan proyeksi neraca pangan yang andal.

Data ini sangat penting sebagai bagian dari sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) untuk memantau kondisi penyediaan, dan pemanfaatan pangan baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Melalui forum bimtek, kita berharap ada tukar pikiran, peningkatan kapasitas, serta solusi konkret dalam menyusun data pangan yang akurat dan bermanfaat,” tegasnya.

Ia pun berharap, prognosa neraca pangan menjadi instrumen penting dalam memastikan distribusi pangan yang adil dan merata di Maluku Utara, khususnya stabilitas harga dan pasokan.

Baca juga: Soal Lahan Polda Maluku Utara, Ini Opsi Pemkot Ternate untuk Warga Kelurahan Ubo-Ubo

Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Bimtek Sadat Assagaf menyebutkan, tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, dalam menjamin ketersediaan pangan.

Beberapa komoditas pangan strategis di Maluku Utara, lanjutnya, masih bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Jika tak diantisipasi sejak dini, maka memicu gejolak harga yang merugikan masyarakat.

Bimtek ini diikuti secara luring Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, Bappeda, Dinas Pertanian, serta perwakilan kabupaten/kota. Secara daring, turut hadir pula perwakilan dari Badan Pangan Nasional. (*)