ASN Pemprov Maluku Utara Terancam Dipecat Jika Manipulasi Absensi

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mengambil langkah tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak disiplin dan mencoba memanipulasi data kehadiran.

Hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Gubernur Maluku Utara Sherly Laos nomor 000.8.6.1/3653/SE/2025, yang ditandatangani Sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir.

Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Jumat 1 Agustus 2025, menggantikan surat edaran sebelumnya Nomor 000.8.6.1/6362/SE/2024.

Baca juga: Sherly Laos dan Kesultanan Ternate Bahas 5 Poin Penting, di Antaranya Perda Masyarakat Adat

Dalam edaran tersebut, seluruh ASN Pemprov Maluku Utara diwajibkan meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan kerja. 

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara, Zulkifli Bian, menuturkan ASN diberikan toleransi maksimal empat kali keterlambatan atau izin pulang cepat dalam sebulan, yang akan dicatat dan direkapitulasi setiap akhir bulan oleh instansi masing-masing.

"Salah satu poin paling krusial dalam edaran ini adalah larangan keras terhadap manipulasi data kehadiran," kata Zulkifli Bian.

Lanjut Zulkifli Bian, ASN yang terbukti meninggalkan kantor lebih dari dua jam tanpa izin atasan, maka absensi dibatalkan dan dikenai sanksi disiplin sesuai kategori pelanggaran.

Zulkifli Bian menyatakan siap melaksanakan surat edaran tersebut.

"Jika itu perintah, kami tetap jalankan seperti tertuang dalam edaran itu. Karena Ibu Gubernur berkomitmen agar ASN benar-benar tahu fungsi kerja sebagai pelayan publik," tegas Zulkifli saat dikonfirmasi TribunTernate.com, Senin (29/7/2025).

Sanksi bagi ASN yang melanggar surat edaran

1. Hukuman disiplin tingkat ringan

Tidak masuk kerja 3 hari tanpa alasan sah, teguran lisan, 4-6 hari, teguran tertulis, 7-10 hari, pernyataan tidak puas secara tertulis

2. Hukuman disiplin tingkat sedang

11-13 hari: pemotongan tunjangan kinerja 25 persen selama 6 bulan. 14-16 hari: pemotongan tunjangan 25 persen selama 9 bulan. 17-20 hari: pemotongan tunjangan 25 persen selama 12 bulan

3. Hukuman disiplin tingkat berat

21-24 hari, penurunan jabatan selama 12 bulan. 25-27 hari, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. 28 hari atau lebih, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.