Tahun Ajaran Pertama, Sekolah Unggulan Kuras APBD Halmahera Selatan Rp1,2 Miliar

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Plt Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Maluku Utara, Siti Khodija, mengatakan SMP Negeri Saruma Unggulan mulai difungsikan pada 17 Juli 2025.

Dalam tahun ajaran pertama, ia menyebut sebanyak 100 siswa berprestasi yang direkrut masuk ke sekolah unggulan.

Siti menjelaskan, SMP Saruma Unggulan menggunakan sistem boarding school sehingga para siswa diasramakan.

Baca juga: DPRD Ternate Minta Pemkot Ternate Seriusi Peningkatan PAD Berbasis Digital

Namun sebelum diasramakan, para orang tua siswa juga dilibatkan dalam masa orientasi selama tiga hari.

"Para siswa ikut orientasi selama tiga hari, orang tua mereka juga ikut. Dan mulai 17 Juli lalu, para siswa sudah mulai diasaramakan," kata Siti saat dikonfirmasi Tribunternate.com di ruang kerjanya, Jumat (1/8/2025).

Siti mengaku, di tahun ajaran pertama ini anggaran yang dialokasikan untuk SMP Negeri Saruma Unggulan sebanyak Rp1,2 miliar.

Anggaran tersebut dipergunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik, serta membiayai makan minum ratusan siswa selama 1 tahun.

"Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain yang masih kurang sehingga harus dipenuhi. Di sekolah unggulan ini juga ada 22 guru dan tenaga pendidik," jelasnya.

Siti menambahkan, anggaran untuk SMP Negeri Saruma Unggulan akan berkurang jika program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat sudah masuk.

"Untuk MBG, sementara lagi kami koordinasikan. Tapi untuk saat ini masih dibiaya oleh pemerintah daerah, karena hitungan makanan siswa ini tiga kali sehari," tandasnya.

Baca juga: Angka Perceraian di Ternate Tinggi, Apa Penyebabnya ?

Menanggapi nilai angggaran SMP Negeri Saruma Unggulan, anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Junaidi Abusama menilai wajar.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mendorong, Dinas Pendidikan memperketat pengawasan agar sekolah tersebut terlaksana sesuai proyeksi pemerintah daerah.

"Kalau satu tahun Rp1,2 miliar itu wajar saja, karena untuk banyak kebutuhan. Tapi Dinas Pendidikan juga harus mengawasi sekolah itu dengan baik," imbuh Junaidi. (*)